Gentra.id- Menjelang 100 hari masa kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bersama Wakil Wali Kota Diky Chandra. Banyak kalangan mempertanyakan bagaimana pemerintah mengimplementasikan berbagai program unggulan yang telah dijanjikan sebelumnya.
Di awal masa jabatan, Wali Kota Viman dan Wakil Wali Kota Diky menggembar-gemborkan empat program prioritas. Tasik Pintar, Gerakan Masyarakat Sehat (Gemas) dan Pelak (Pengembangan Ekonomi Lokal). Serta One Kelurahan One Hafidz, yang mereka harapkan dapat mendongkrak kesejahteraan warga Tasikmalaya.
Viman menyatakan bahwa ia akan merealisasikan seluruh program unggulannya dalam 100 hari kerja.
Termasuk penyelesaian persoalan-persoalan mendesak warisan pemerintahan sebelumnya.
“Program-program ini akan kami realisasikan dalam 100 hari kerja,” tegas Viman kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
Namun, pemerintah justru lebih mendominasi aktivitasnya dengan kegiatan seremonial ketimbang mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam 100 hari ini, Viman tampak lebih sering muncul di panggung-panggung acara seperti pelantikan. Seperti safari Ramadan, hingga launching pasar murah rakyat, ketimbang mengawal langsung program-program prioritasnya.
Program Tanpa Dampak Nyata
Ketua BEM Universitas Siliwangi (Unsil), Muhamad Risaldi, menyampaikan keprihatinannya karena pemerintahan Viman-Diky belum menunjukkan dampak nyata dari program-program yang mereka gagas.
“Program seperti Tasik Pintar dan Gemas masih sebatas narasi tanpa dampak yang jelas. Tidak ada sistematisasi kebijakan pendidikan berbasis data, dan penguatan layanan kesehatan yang masih berjalan sporadis,” ungkapnya.
Menurut Risaldi, meskipun gagasan besar tersebut terdengar menarik, tanpa adanya roadmap teknis dan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder. Program-program ini hanya akan tetap menjadi jargon politik belaka.
Masalah sampah juga menjadi salah satu isu besar yang belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah kota.
“Sampah tetap menjadi masalah yang tak kunjung ada solusi jelas.Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya menghasilkan retribusi melalui skema angkut-buang yang dijalankan. Tanpa mengatasi masalah utama, yakni overcapacity di TPA Ciangir,” lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah harus segera mencari pendekatan baru yang lebih efektif dalam menangani sampah agar tidak semakin menambah beban lingkungan hidup.
Kurangnya Fokus pada Isu Sosial dan Keamanan
Dalam pandangan Nanda Nurul Gufron, Ketua BEM Universitas Cipasung (Uncip). Selama 100 hari pemerintahan Viman-Diky, fokus utama mereka lebih banyak tertuju pada kegiatan seremonial. Daripada menyelesaikan masalah yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Saya merasa dalam beberapa bulan terakhir, perhatian Pak Wali Kota justru banyak tertuju pada aktivitas seremonial. Kehadiran di tengah masyarakat memang penting, tapi belum cukup. Warga butuh solusi nyata untuk masalah sehari-hari. Sampah, banjir, dan geng motor tidak bisa diselesaikan hanya dengan simbolik.” tegasnya.
Fanny Fauziah, Ketua Forum Pelajar Tasikmalaya, juga menyoroti dampak kinerja wali kota terhadap sektor pendidikan.
“Infrastruktur sekolah yang kurang memadai dan gangguan proses belajar akibat sampah dan banjir. Program-program yang dijanjikan belum terealisasi dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan penanganan masalah mendasar yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Perhatian Terhadap Infrastruktur yang Kurang Memadai
Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan bagi beberapa pihak. Putra, seorang warga Tasikmalaya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya pergerakan pemerintah dalam menangani isu-isu penting seperti penanganan sampah dan banjir.
“Program-program unggulan yang dijanjikan, seperti penanganan sampah dan banjir, belum ada tindak lanjutnya. Selama 100 hari kerja ini, lebih banyak seremonial tanpa ada perubahan signifikan,” ujarnya.
Menurut Rendi Rizki Sutisna, seorang pegiat pendidikan, Viman lebih banyak fokus pada agenda seremonial tanpa adanya pencapaian yang jelas.
“Masalah geng motor, sampah, dan banjir seharusnya menjadi perhatian utama. Kami butuh solusi nyata dan terukur, bukan hanya janji-janji,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter di kalangan remaja untuk mencegah terjadinya masalah geng motor di masa depan.
Terkait banjir yang melanda beberapa titik di Tasikmalaya, Rendi mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera menormalisasi sungai dan memperbaiki saluran air.
“Pemerintah harus menindak penyebab banjir, termasuk mengatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Jika dibiarkan, banjir akan terus menjadi masalah besar bagi warga,” ujarnya.
Isu Terminal Bayangan dan Pengelolaan Transportasi yang Buruk
Isu lain yang muncul dalam diskusi dengan aktivis dan mahasiswa soal dua pool PO bus. Yang kini berubah menjadi terminal bayangan. Masalah ini jelas melanggar aturan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Adrian, perwakilan dari PC PMII Kota Tasikmalaya, menyatakan mendesak agar viman menghentikan operasional dua pool tersebut.
“Kami mendesak Pak Viman untuk segera menghentikan operasional dua pool tersebut, namun beliau tidak bisa memberikan solusi yang jelas. Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik.”ucapnya.
Adrian juga menekankan bahwa pemerintah telah melanggar aturan dalam masalah ini dan harus segera menertibkannya.
“Ketika berbicara tentang hukum, keadilan, dan peraturan, seharusnya itu menjadi prioritas utama. Namun bagi Pak Viman, apakah urusan terminal bayangan ini masuk dalam daftar prioritas?” tanyanya.
Kritik terhadap Pengentasan Kemiskinan yang Stagnan
Selain itu, pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah besar di Tasikmalaya juga mendapat sorotan tajam. Riza, aktivis HMI, menilai bahwa tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih tercatat 11 persen.
“Meskipun pengentasan kemiskinan tercantum dalam RPJMD, kami tidak melihat Pak Viman membuat kebijakan konkret untuk mengatasi ini. Ketika kami bertanya soal langkah-langkahnya, respons yang kami dapatkan tidak memadai,” katanya.
Riza menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatasi masalah kemiskinan karena persoalan ini langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang paling rentan.
“Pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi perhatian utama, namun sejauh ini kami tidak melihat perubahan signifikan dari pemerintah,” imbuhnya.
Para aktivis mahasiswa menilai bahwa diskusi yang mereka gelar bersama pemerintah kota pada Jumat (2/5/2025) lalu tidak menghasilkan solusi konkret. Adrian, jawaban pemerintah yang normatif dan tidak menukik pada masalah yang mendalam membuat diskusi terasa kurang dinamis.
“Jargon ‘Tasik terkoneksi tanpa spasi’ bagi kami justru menjadi ‘Tasik terkoneksi tanpa solusi,”tutupnya.
Isu-isu seperti penanganan sampah, pengentasan kemiskinan, geng motor, dan banjir harus segera mendapatkan perhatian yang lebih serius. Publik berharap agar pemerintahan Viman-Diky dapat segera merespons dengan langkah-langkah konkret. Yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, tidak sekadar seremonial belaka.
