Gentra.id– Setelah melalui proses mediasi dan dialog panjang, Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya memberi izin resmi untuk konser musik yang sempat mendapat penolakan. Konser tersebut tetap akan berlangsung pada 19 Juli 2025 sesuai hasil kesepakatan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tasik yang Inklusif menyambut positif keputusan tersebut. Serta memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian secara damai.
“Kesepakatan ini adalah contoh nyata bagaimana dialog bisa mengatasi perbedaan pandangan. Ruang berekspresi adalah hak semua warga. Kami berharap konser nanti berlangsung damai dan menjadi pembelajaran positif bagi semua pihak,” kata Andi Ibnu Hadi dari Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (15/07/2025).
Ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya, Bubung Nizar, menyampaikan sikap serupa dan menekankan pentingnya bersikap bijak dalam merespons keberagaman ekspresi budaya.
“Kota yang religius bukan kota yang mudah melarang, melainkan kota yang mampu mengelola keragaman dengan kebijaksanaan. Saya mengapresiasi langkah Polisi dan semua pihak yang memilih jalan musyawarah,” ujarnya.
Dukungan Lintas Organisasi Perkuat Komitmen Inklusivitas
Apresiasi juga datang dari Solidaritas Jaringan Antarumat Beragama (Sajajar), Usama Ahmad Rizal. Menurutnya, suara masyarakat yang terus konsisten menyuarakan pentingnya inklusivitas menjadi kekuatan moral yang tak kalah penting.
“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang terus bersuara secara santun. Kita semua berupaya menjadikan Tasikmalaya dikenal sebagai rumah bersama yang ramah, aman, dan menghargai keberagaman,” ungkapnya.
Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, turut menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa keberhasilan dialog ini menjadi bukti bahwa generasi muda juga punya peran besar dalam menjaga nilai kebersamaan.
“Kami di PMII percaya, keberagaman ekspresi budaya adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Proses ini membuktikan bahwa masyarakat menjunjung ruang dialog lebih tinggi daripada memberlakukan larangan sepihak. Semoga konser nanti menjadi perayaan persatuan, bukan pemicu perpecahan,” tegas Ardiana.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh. Faruk Rozi, menegaskan bahwa panitia penyelenggara telah menempuh semua prosedur perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Panitia sudah mengurus seluruh izin kegiatan sesuai prosedur. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan tertib,” ujar AKBP Faruk Rozi.
Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan penghargaan kepada Polres Tasikmalaya Kota. Pemerintah menjaga ketertiban dan memastikan hak kebebasan berekspresi warga tetap terlindungi melalui peran mediasi yang profesional dan adil. Sekaligus menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga citra Kota Tasikmalaya sebagai ruang yang inklusif dan toleran.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tasik yang Inklusif sendiri terdiri dari lebih dari 60 organisasi dan komunitas. Yakni di antaranya GP Ansor, Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi). Kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Bhinneka Tunggal Ika, Pers Mahasiswa Priangan Timur. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.
