Riset Gentra Data: Publik Respons Positif Kinerja Kapolres Tasikmalaya

Gentra.id-Hasil riset Gentra Data menunjukkan sentimen publik terhadap Polres Tasikmalaya didominasi respons positif sebesar 51,6 persen, sementara itu, sentimen netral tercatat 29 persen dan sentimen negatif sebesar 19,4 persen.

Dalam analisis yang sama, figur pimpinan menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam percakapan publik terkait kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya

CEO Gentra.id, Usama Ahmad Rizal, dalam kegiatan Sharing Session bertajuk “Menata Ekosistem Daerah: Membangun Stabilitas dan Ekonomi Inklusif melalui Kolaborasi Pentahelix” di Hotel Alhambra, Singaparna, Tasikmalaya, Kamis (15/10/2026).

Rizal menjelaskan, berdasarkan analisis Gentra Data, sebanyak 73,13 persen dari volume sentimen positif yang dianalisis terkonsentrasi pada interaksi yang merujuk langsung pada figur pimpinan. Dalam pemetaan penyebutan figur tersebut, istilah formal “Kapolres” tercatat sebesar 49,1 persen, sedangkan sapaan “Komandan” sebesar 34,5 persen.

“Data ini memperlihatkan bahwa figur pimpinan memiliki tempat tersendiri dalam percakapan publik mengenai kepolisian. Namun, angka 73,13 persen perlu dibaca secara tepat, yakni sebagai konsentrasi volume sentimen positif yang merujuk pada figur pimpinan, bukan persentase seluruh masyarakat yang mendukung Kapolres,” kata Rizal

Menurutnya, komentar positif yang teridentifikasi dalam analisis Gentra Data mencakup empat kecenderungan utama. Pertama, dukungan dan semangat bagi pimpinan serta personel kepolisian. Kedua, apresiasi terhadap kehadiran polisi di lapangan, termasuk patroli, edukasi lalu lintas, dan pelayanan masyarakat. Ketiga, dukungan terhadap penindakan gangguan ketertiban, seperti geng motor, knalpot bising, juru parkir liar, dan premanisme. Keempat, harapan agar penegakan aturan dilakukan secara konsisten.

Di sisi lain, analisis tersebut juga mencatat adanya percakapan netral berupa pertanyaan, informasi lokasi, dan saran penyelesaian masalah. Adapun sentimen negatif mencakup keresahan terhadap gangguan di lapangan, tuntutan penindakan yang lebih luas, kritik terhadap cara penegakan aturan, serta persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan lintas instansi.

Rizal menilai, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui figur pimpinan, tetapi juga perlu dijaga melalui kinerja personel, transparansi, profesionalisme, dan konsistensi penegakan hukum.

Dalam konteks pembangunan daerah, Rizal menekankan bahwa stabilitas keamanan memiliki keterkaitan dengan terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif.

Kondisi yang aman dan kondusif dapat mendukung aktivitas pelaku usaha, membuka ruang kolaborasi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

“Stabilitas daerah bukan hanya soal menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih jauh, stabilitas harus menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan, aktivitas ekonomi, dan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, karena itu, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi penting,” pungkasnya.