Wabup Sukabumi Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Stunting

Gentra.id-SUKABUMI, – Penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi tidak cukup dikerjakan oleh satu lembaga. Persoalan yang berkaitan dengan pertumbuhan anak itu membutuhkan kerja bersama, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga keluarga yang menjadi sasaran intervensi.

Pesan tersebut kembali ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa, 22 September 2026.

Andreas hadir bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha serta sejumlah perangkat daerah terkait. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dalam memastikan program pencegahan dan penanganan stunting tidak berhenti pada kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi benar-benar menjangkau keluarga sasaran.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, persoalan stunting ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kegiatan atau anggaran, tetapi juga oleh seberapa jauh intervensi tersebut diterima kelompok yang membutuhkan.

“Yang harus ditekankan adalah kerja sama antar-OPD, sampai nanti ke tingkat desa,” ujar Andreas mengutip laman Pemkab Sukabumi

Ia menekankan bahwa intervensi stunting harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai program yang berjalan tidak terpisah-pisah dan dapat menyasar keluarga secara lebih tepat.

“Penanganan stunting ini harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sinergitas dari tingkat kabupaten sampai desa harus terus diperkuat,” katanya.

Tantangan itu menjadi semakin penting mengingat karakter wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dan memiliki kondisi geografis beragam. Dalam pemantauan lapangan yang dilakukan Tim Asisten Deputi Kesehatan Gizi dan Pembangunan Keluarga bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sekretariat Wakil Presiden pada 11–12 Agustus 2026, kondisi geografis tersebut disebut menjadi salah satu tantangan dalam akses pelayanan, pemantauan, pendampingan keluarga, hingga mobilitas layanan kesehatan.

Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting di Sukabumi telah berlangsung dari tingkat kabupaten hingga desa. Berdasarkan data yang disampaikan TP2S, prevalensi stunting Kabupaten Sukabumi turun dari 27 persen pada 2023 menjadi 20,5 persen pada 2024. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga 12,8 persen pada 2029.

Namun, penurunan angka tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Dalam pemantauan lapangan Agustus 2026, Tim Setwapres mendorong penguatan sejumlah intervensi yang dinilai masih perlu ditingkatkan, antara lain pemeriksaan kehamilan enam kali, pemberian tablet tambah darah atau MMS, serta imunisasi rutin lengkap.

Intervensi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran. Salah satu lokasi yang dipantau adalah SPPG Kadudampit, khususnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, layanan MBG disebut telah menjangkau sekitar 80 persen sasaran, meski akses menuju wilayah pelosok masih menjadi tantangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan angka prevalensi. Di lapangan, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan layanan kesehatan, gizi, edukasi, pendampingan keluarga dan berbagai intervensi lainnya benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.

Karena itu, Andreas mendorong agar koordinasi tidak berhenti pada jajaran pemerintah kabupaten. Kecamatan dan desa juga perlu mengambil peran sesuai kondisi wilayah masing-masing.

“Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang dikenal dengan istilah Gurilam (Gunung, Rimba, Laut) menjadikan upaya pencegahan stunting memiliki tantangan tersendiri. Terkait itu, kami juga selalu membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak dan juga kerap memotivasi OPD, kecamatan, hingga desa untuk melakukan inovasi strategis sesuai kondisi wilayah masing-masing,” ujar Andreas.

Dalam forum koordinasi tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar intervensi berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Bagi Sukabumi, pekerjaan berikutnya bukan sekadar mempertahankan tren penurunan angka stunting, melainkan memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi keluarga. Dari meja koordinasi di tingkat kabupaten hingga pelayanan di desa, setiap mata rantai menjadi bagian dari upaya memastikan anak-anak tumbuh dengan asupan gizi, layanan kesehatan, dan pendampingan yang memadai.

Dengan demikian, sinergitas yang ditekankan Andreas bukan sekadar kerja administratif antar-OPD. Ia menjadi kebutuhan praktis agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintah dapat menempuh perjalanan panjang hingga tiba di rumah-rumah keluarga yang menjadi sasaran intervensi.