Data Stunting Ciamis Berbeda Jauh dengan Pusat, Herdiat Minta Segera Disinkronkan

Gentra.id-CIAMIS – Ribuan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) berkumpul di Gedung KH Irfan Hielmy, Kabupaten Ciamis, Selasa (29/9/2026). Di tempat itu, persoalan pencegahan stunting dibicarakan bukan hanya dari sisi program, tetapi juga dari persoalan yang lebih mendasar: data.

Para kader yang sehari-hari berhadapan langsung dengan keluarga menjadi bagian penting dalam pertemuan bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji. Ia datang untuk melihat pelaksanaan program pembangunan keluarga dan pencegahan stunting hingga tingkat masyarakat.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya bersama jajaran Forkopimda menyambut kunjungan tersebut. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah juga hadir dalam kegiatan Temu Kader TPK dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B.

Di hadapan para kader, Wihaji memberikan perhatian khusus terhadap posisi TPK yang bersentuhan langsung dengan keluarga. Ia menyebut para kader sebagai “pahlawan keluarga”, karena merekalah yang mengetahui kondisi masyarakat hingga lapisan paling bawah.

“TPK adalah pahlawan keluarga. Mereka yang mengetahui kebatinan masyarakat paling bawah. Suka dan duka telah mereka rasakan dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Wihaji sebagaimana dikutip laman Pemkab Ciamis.

Menurut Wihaji, tugas TPK tidak berhenti pada persoalan pemberian makanan bergizi. Pendampingan keluarga harus melihat berbagai faktor yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari kondisi lingkungan, akses air bersih, sanitasi, pola asuh, hingga persoalan sosial seperti pernikahan dini.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi TPK yang menjalankan pendampingan, termasuk dalam penyaluran MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Melalui pola tersebut, pembagian tugas kader diarahkan agar lebih terukur. Setiap TPK nantinya memiliki sasaran keluarga yang jelas sehingga pendampingan tidak berjalan secara umum, melainkan berdasarkan data keluarga yang membutuhkan perhatian.

Wihaji menjelaskan, pendampingan mencakup calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja hingga lansia, dengan perhatian khusus pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Namun, di tengah penguatan peran kader tersebut, Bupati Herdiat justru mengungkap persoalan lain yang tidak kalah penting: perbedaan angka stunting antara data pemerintah pusat dan hasil pendataan di lapangan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menjadi rujukan pemerintah pusat, angka stunting Kabupaten Ciamis tercatat 20,23 persen. Sementara hasil pengecekan dan pendataan langsung pemerintah daerah disebut berada di kisaran 4,4 persen.

Selisih tersebut cukup jauh. Pemerintah daerah melakukan pendataan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang melakukan pembinaan di desa, termasuk memanfaatkan data Posyandu.

Perbedaan itu dinilai perlu segera disinkronkan karena angka yang digunakan sebagai dasar kebijakan akan menentukan bagaimana pemerintah membaca persoalan sekaligus menentukan sasaran intervensi.

“Harapan kami perbedaan data yang cukup jauh ini bisa segera diluruskan, karena akan berbeda antara hasil survei dengan hasil sensus secara langsung,” ujar Herdiat sebagaimana dikutip laman Pemkab Ciamis

Bagi pemerintah daerah, persoalan data bukan sekadar angka di atas kertas. Data menjadi dasar untuk menentukan keluarga mana yang harus mendapatkan pendampingan, bagaimana intervensi dilakukan, serta sejauh mana program pencegahan stunting dinilai berhasil.

Sementara bagi para kader TPK, pekerjaan itu berlangsung jauh dari ruang rapat. Mereka berada di tengah keluarga, menemui ibu hamil, balita dan keluarga yang membutuhkan pendampingan, sekaligus membawa pesan program pemerintah sampai ke tingkat desa.

Dalam kunjungannya ke Ciamis, Wihaji juga menegaskan bahwa stunting tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan makanan. Faktor air bersih, sanitasi, pola pengasuhan, edukasi dan kondisi sosial keluarga juga perlu diperhatikan. Bahkan, menurut Wihaji, kasus stunting dapat ditemukan pula pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang relatif baik.

Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan pendampingan yang lebih terarah. Data yang akurat menjadi pintu masuk agar setiap keluarga mendapatkan intervensi sesuai persoalannya.

Usai bertemu para kader TPK, Wihaji melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kepada penerima manfaat di dua lokasi di Kecamatan Cijeungjing.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan keluarga tidak berdiri pada satu program. Di lapangan, persoalan kesehatan, gizi, tempat tinggal, lingkungan dan pola pengasuhan saling berkelindan.

Dan di antara semua itu, Ciamis kini menghadapi satu pekerjaan rumah yang perlu dibereskan terlebih dahulu: memastikan pemerintah dan masyarakat berbicara dengan data yang sama ketika mengukur persoalan stunting.