
Gentra.id-TASIKMALAYA – Kerukunan umat beragama tidak cukup dijaga melalui pertemuan dan dialog tatap muka. Di tengah derasnya arus informasi digital, upaya merawat toleransi juga harus menjangkau ruang media sosial yang rentan menjadi tempat berkembangnya provokasi, ujaran kebencian, hingga sentimen antarkelompok.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dalam kegiatan Penguatan Kerukunan Umat Beragama bertema Transformasi Digital untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama: Membangun Ruang Digital yang Moderat, Toleran dan Harmonis di Hotel City Tasikmalaya, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat lintas agama, mulai dari pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), perwakilan umat Konghucu dan Buddha, camat, penyuluh agama, hingga kalangan perguruan tinggi.
Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarumat beragama. Sebab, keberagaman tidak dengan sendirinya melahirkan kerukunan. Diperlukan kesediaan setiap kelompok untuk saling mengenal, menghormati, dan membangun kehidupan bersama tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya selaku penggagas kegiatan menegaskan bahwa kerukunan tidak boleh berhenti pada slogan maupun kegiatan seremonial.
Menurutnya, kehidupan yang damai perlu dibangun melalui penguatan silaturahmi, termasuk silaturahmi pemikiran atau silatufikri, serta sinergi antarkelompok agama.
Dengan demikian, kerukunan tidak hanya terlihat dalam kegiatan bersama, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat ketika menghadapi perbedaan di lingkungan sehari-hari.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, M.Si., turut menekankan pentingnya kolaborasi nyata seluruh elemen masyarakat dalam membangun kehidupan yang harmonis.
Ia memandang komunikasi terbuka dan kerja sama lintas agama sebagai fondasi penting untuk menciptakan kedamaian. Bahkan, praktik kerukunan di daerah diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat di tingkat nasional.
Dudu juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menyediakan ruang dialog antarumat beragama. Ruang komunikasi tersebut, menurutnya, perlu diperluas hingga menjangkau generasi muda, terutama Generasi Z yang semakin banyak berinteraksi melalui platform digital.
Tantangan ini menjadi penting karena media sosial tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap kelompok yang berbeda.
Informasi yang tidak terverifikasi, narasi provokatif, dan ujaran kebencian berpotensi memperlebar jarak sosial apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan sikap saling menghormati.
Selain penguatan dialog, Kementerian Agama Jawa Barat juga mendorong pengembangan Kelurahan Moderasi Beragama di Kota Tasikmalaya. Kelurahan Nagarawangi dan Empangsari disebut sebagai wilayah yang dapat menjadi model praktik kehidupan masyarakat yang inklusif, moderat, dan menghargai keberagaman.
Wali Kota Ajak Masyarakat Rawat Toleransi
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga identitas kota sebagai wilayah yang menjunjung tinggi toleransi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama Kota Tasikmalaya atas inisiatif membangun fondasi penguatan kerukunan umat beragama.
Menurut Wali Kota, keharmonisan kehidupan masyarakat hanya dapat terwujud apabila setiap umat beragama mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan dan sesama warga, tanpa menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk saling menjauh.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah maupun terprovokasi oleh kelompok tertentu yang berpotensi merusak persatuan.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga kerukunan bukan sekadar urusan hubungan antarorganisasi keagamaan. Lebih dari itu, toleransi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara masyarakat menyikapi informasi dan perbedaan pendapat di dunia maya.
Deklarasi Lintas Agama Jadi Komitmen Bersama
Sebagai bentuk kesepakatan bersama, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama Kota Tasikmalaya oleh unsur dan perwakilan lintas agama.
Deklarasi itu memuat komitmen moral untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan keyakinan, menolak segala bentuk intoleransi, serta membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang menghadirkan Dr. Andi Ibnu Hadi selaku aktivis dan praktisi hukum, H. Ade Hendar, M.M. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, serta Asep Rizal Asy'ari selaku Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Kota Tasikmalaya.
Diskusi tersebut membahas berbagai perspektif mengenai penguatan kerukunan, tantangan keberagaman di tengah perkembangan teknologi informasi, serta pentingnya membangun ruang digital yang sehat.
Media digital diharapkan tidak menjadi ruang untuk menyebarkan kebencian dan provokasi, melainkan menjadi sarana mempertemukan gagasan, memperluas pemahaman, dan memperkuat persaudaraan.
Pada akhirnya, deklarasi kerukunan akan menemukan maknanya bukan semata-mata pada tanda tangan para perwakilan agama, melainkan pada konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan komitmen tersebut.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kota toleran bukan hanya seberapa sering warganya berbicara tentang kerukunan, tetapi juga sejauh mana setiap orang memperoleh ruang yang sama untuk hidup, beribadah, dan menjalankan keyakinannya dengan aman serta bermartabat.
ARTIKEL TERKINI LAINNYA

Geger Penculikan Anak di Garut, Polisi Amankan Perempuan 33 Tahun

Pemkot Tasikmalaya Perkuat Toleransi Hingga Ruang Digital

Viman Bidik Pasar Global, BKSAP DPR RI Diharapkan Buka Peluang Ekspor UMKM Tasikmalaya

Cari Pengganti Galeri Buleud, Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya Tinjau Pengganti di Kawasan Gunung Pompok

Pemkab Garut Matangkan Peringatan Hari Pahlawan 2026, Libatkan Sejumlah Perangkat Daerah
