Gebyar Bandung Utama 2026, Ketika Layanan Publik Datang Lebih Dekat ke Warga

Gentra.id-BANDUNG — Minggu pagi di Kota Bandung tidak hanya diisi aktivitas warga menikmati akhir pekan. Di Lapangan TVRI Jawa Barat, Bojongloa Kidul, berbagai urusan pelayanan publik justru dipertemukan dalam satu ruang melalui Gebyar Bandung Utama 2026.

Sejak pagi hingga menjelang siang, warga dapat mengakses sejumlah layanan pemerintah tanpa harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (20/9/2026) itu menjadi ruang temu antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus bagian dari gerakan Bandung Unggul Melayani Warga.

Gebyar Bandung Utama merupakan pelaksanaan ketiga dari agenda pelayanan yang digagas Pemerintah Kota Bandung. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bandung berkolaborasi dengan instansi lain untuk membawa pelayanan lebih dekat ke lingkungan warga.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung Apep Insan Parid menjelaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar menghadirkan banyak meja pelayanan dalam satu lokasi. Menurutnya, inti kegiatan adalah membangun kemudahan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.

“Gebyar Utama ini semacam gebyar pelayanan. Bapenda Kota Bandung berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa OPD Kota Bandung serta instansi di luar Kota Bandung,” ujar Apep, sebagaimana dikutip laman Pemkot Bandung.

Salah satu layanan yang menjadi perhatian warga adalah pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui layanan PBB Rengse Sapoe, masyarakat dapat menyelesaikan administrasi pada hari yang sama.

Bagi warga yang selama ini harus mendatangi lokasi pelayanan tertentu untuk mengurus kewajiban pajaknya, kehadiran layanan tersebut membuat urusan administratif terasa lebih pendek jaraknya.

Seorang warga, Indri, merasakan langsung kemudahan tersebut ketika memanfaatkan pelayanan PBB. Ia menilai pelayanan yang hadir di tengah kegiatan masyarakat membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis karena tidak perlu mendatangi tempat lain.

Selain PBB, Bapenda Provinsi Jawa Barat turut menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat. Kantor Pertanahan juga membuka layanan konsultasi berkaitan dengan dokumen dan persoalan pertanahan.

Di titik lain, warga dapat menemukan pelayanan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Edukasi mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran ringan diberikan, terutama terkait potensi kebakaran yang sering muncul dari aktivitas rumah tangga, termasuk penggunaan kompor gas.

Pelayanan juga menyentuh kebutuhan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyediakan bibit tanaman, ikan hias, serta pemeriksaan kesehatan hewan. Pemilik hewan peliharaan dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan, termasuk layanan kesehatan bagi kucing serta vaksinasi rabies.

Tidak hanya pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan tersebut juga menghadirkan bazar murah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras dan sayuran tersedia untuk masyarakat.

Bagi pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyediakan pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha perseorangan berisiko rendah.

Sementara itu, warga juga dapat melakukan perekaman KTP elektronik, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Puter.

Rangkaian pelayanan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan warga tidak selalu berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Ada kebutuhan kesehatan, pangan, usaha, lingkungan, hingga kebutuhan rekreasi keluarga yang dapat bertemu dalam satu kegiatan.

UMKM dari wilayah sekitar turut mengambil bagian dengan menghadirkan berbagai produk makanan rumahan. Di sela-sela pelayanan, suasana dibuat lebih cair dengan hiburan serta wahana flying fox untuk anak-anak.

Bagi pemerintah, pendekatan semacam ini menjadi bagian dari upaya mengubah wajah pelayanan publik agar tidak selalu identik dengan ruang kantor, antrean panjang, dan jarak yang harus ditempuh masyarakat.

Apep mengatakan, tujuan utama Gebyar Bandung Utama adalah menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting adalah pelayanan publik, baik dari sisi kemudahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, maupun sinergi dengan berbagai OPD terkait berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Apep.

Pengalaman warga menjadi bagian penting dari gambaran tersebut. Endang Sutisna, warga Sukaluyu yang datang untuk mengurus PBB, merasakan proses pelayanan yang lebih sederhana ketika sejumlah layanan ditempatkan dalam satu kegiatan.

“Lebih mudah,” ujar Endang.

Sementara bagi Indri, Gebyar Bandung Utama tidak berhenti pada urusan pajak. Setelah memanfaatkan pelayanan PBB, ia juga mengambil bibit ikan dan tanaman gratis, sekaligus membawa anak-anak menikmati permainan yang tersedia di lokasi kegiatan.

Di sanalah konsep pelayanan publik terasa lebih dekat dengan kehidupan warga: satu pagi, satu tempat, berbagai kebutuhan dapat disentuh.

Gebyar Bandung Utama 2026 pada akhirnya bukan sekadar kegiatan pelayanan yang memindahkan meja birokrasi ke ruang terbuka. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana pemerintah berusaha memperpendek jarak antara layanan dan masyarakat—membawa urusan administrasi, kesehatan, usaha, pangan, hingga ruang bermain anak hadir di tempat yang sama.