Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Turun, Wabup Asep Tekankan Penanganan Berbasis Data

Gentra.id-TASIKMALAYA – Angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penurunan tersebut belum membuat pekerjaan penanggulangan kemiskinan selesai. Pemerintah daerah masih dihadapkan pada ratusan ribu keluarga yang masuk kelompok kesejahteraan rendah dan membutuhkan intervensi sesuai kondisi masing-masing.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi, di Aula Wiradadaha Bappelitbangda, Kamis (24/9/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah membahas perkembangan kemiskinan sekaligus strategi penanganannya agar program yang dijalankan tidak berhenti pada target administratif, tetapi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Data menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya turun dari 11,50 persen pada 2021 menjadi 10,15 persen pada 2025. Penurunan sebesar 1,35 poin persentase itu menjadi capaian yang patut dicermati, sekaligus pengingat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian lebih terarah.

Wabup Asep mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan capaian yang patut disyukuri. Namun, pemerintah tidak boleh hanya melihat angka agregat. Di balik persentase tersebut terdapat masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga penanganannya harus menggunakan data yang lebih spesifik.

“Capaian penurunan tersebut tentu patut kita syukuri. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih tepat. Oleh karena itu, data harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan,” ujar Wabup Asep dikutip di unggahan resmi Pemkab Tasikmalaya, Kamis 24/9/2026.

Salah satu basis data yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025. Berdasarkan data itu, terdapat 328.726 keluarga di Kabupaten Tasikmalaya yang berada pada desil 1 hingga desil 4.

Jumlah tersebut terdiri atas 80.484 keluarga pada desil 1, 70.286 keluarga pada desil 2, 86.787 keluarga pada desil 3, dan 91.169 keluarga pada desil 4.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya kelompok masyarakat yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan berbagai program sosial dan ekonomi. Bagi pemerintah daerah, pemanfaatan data menjadi penting agar bantuan maupun program pemberdayaan tidak diberikan secara seragam kepada masyarakat dengan persoalan yang berbeda.

Menurut Asep, data DTSEN harus menjadi pijakan dalam menentukan sasaran program. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Pendekatan berbasis data juga dimaksudkan untuk menghindari program yang berjalan sendiri-sendiri. Sebab, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi dapat bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, hingga akses terhadap berbagai layanan dasar.

Karena itu, Asep menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat bersifat lintas sektor sehingga tidak cukup jika ditangani hanya oleh satu organisasi perangkat daerah.

“Saya berharap forum TKPKD ini dapat menjadi ruang untuk menyatukan perspektif tersebut. Jangan sampai perangkat daerah bekerja dengan targetnya masing-masing, sementara persoalan yang dihadapi masyarakat bersifat lintas sektor,” ungkapnya.

Forum TKPKD pun diarahkan menjadi ruang untuk menyatukan program dan perspektif antarsektor. Dengan basis data yang sama, pemerintah daerah diharapkan dapat melihat siapa yang membutuhkan intervensi, bentuk intervensinya, serta perangkat daerah mana yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Penurunan angka kemiskinan akhirnya bukan sekadar persoalan mengejar persentase. Tantangan berikutnya adalah memastikan keluarga yang masih berada dalam kelompok rentan mendapatkan intervensi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Di titik itulah data menjadi lebih dari sekadar angka. Ia menjadi dasar untuk menentukan kepada siapa program pemerintah harus hadir dan persoalan apa yang harus lebih dahulu diselesaikan.