Pemprov Jabar Siapkan Alih Kelola Lahan PTPN-Perhutani untuk Pulihkan Hulu Citarum

Gentra.id-BANDUNG – Rencana pengelolaan kawasan hulu Sungai Citarum memasuki arah baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah mengambil alih hak pengelolaan tanah milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perhutani, khususnya lahan yang berada di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung.

Rencana tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai agenda pengelolaan lahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaitkannya dengan dua persoalan sekaligus: pemulihan lingkungan di kawasan hulu Citarum dan peningkatan kesejahteraan warga yang selama ini bekerja di kawasan perkebunan sayur.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana tersebut saat berada di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026). Menurutnya, lahan yang nantinya dikelola akan ditanami tanaman khas kawasan tersebut.

“Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta perbulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang,” ujar Dedi, sebagaimana dikutip dilaman resmi Pemprov Jabar, Senin (28/9/2026).

Dari lahan perkebunan ke hulu Citarum

Gunung Wayang memiliki posisi penting dalam bentang kawasan hulu Citarum. Di kawasan tersebut terdapat Situ Cisanti yang menjadi salah satu bagian penting dari sistem hulu sungai yang kemudian mengalir ke wilayah-wilayah di Jawa Barat.

Karena itu, bagi Pemprov Jabar, pengelolaan lahan tidak semata berbicara mengenai siapa yang menguasai atau mengelola tanah. Ada persoalan ekologis yang ikut menjadi pertimbangan, terutama berkaitan dengan kondisi daerah tangkapan air.

Dedi mengatakan, kerusakan lahan di sekitar aliran Citarum turut berkaitan dengan persoalan banjir dan sedimentasi. Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk pengerukan sedimentasi Sungai Citarum setiap tahun, selain biaya penanganan banjir, pemulihan lingkungan, dan perbaikan infrastruktur.

Dalam penjelasannya, Dedi menyebut biaya pengerukan sedimentasi Citarum mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap tahun. Angka tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap rencana belanja pemerintah untuk membayar warga yang nantinya bekerja menanam dan merawat pohon.

Petani dibayar untuk merawat hutan

Skema yang disiapkan Pemprov Jabar memiliki sisi lain yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Dedi menyebut rendahnya upah buruh menjadi salah satu persoalan yang ingin diatasi melalui program tersebut. Ia mencontohkan wilayah Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Bandung Selatan yang menurutnya masih menghadapi persoalan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkebunan sayur.

Dalam rilis Pemprov Jabar, Dedi menyebut upah buruh di kawasan tersebut berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000. Kondisi itu, menurut dia, menjadi salah satu alasan pemerintah mengarahkan kebijakan pengelolaan lahan agar sekaligus membuka sumber pendapatan yang lebih layak bagi warga.

“Dan strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan,” kata Dedi.

Untuk tahap yang disampaikan gubernur, penanaman pohon direncanakan mulai Desember 2026. Pemprov Jabar menyiapkan sekitar 4.000 petani penanam pohon yang akan menerima gaji Rp2,5 juta per bulan.

Dengan jumlah tersebut, kebutuhan anggaran yang disebutkan mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar dalam setahun.

Menjaga hulu, mempertahankan ekonomi di hilir

Bagi pemerintah provinsi, keberadaan hulu Citarum tidak berhenti pada persoalan lingkungan. Sungai tersebut juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang berada jauh dari kawasan Gunung Wayang.

Dedi menghubungkan keberadaan Citarum dengan sejumlah pembangkit listrik tenaga air, yakni Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Ia juga menyinggung kawasan industri di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi yang menurutnya memiliki aktivitas ekonomi dengan nilai perputaran uang yang besar.

“Setelah itu lahir kawasan industri di Purwakarta, Kerawang, Bekasi, perpuratan uangnya puluhan triliun dalam setiap bulan. Kalau Citarum mengering, Cisanti mengering, gunung wayangnya mengering, maka industri disitu akan mati,” ujarnya.

Dari sudut pandang tersebut, kebijakan yang disiapkan Pemprov Jabar mencoba menempatkan konservasi sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan anggaran untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan belanja untuk menjaga kawasan yang menopang keberlangsungan lingkungan dan aktivitas ekonomi.

“Pengeluaran Pemprov Jabar tidak melulu hanya untuk proyek, tetapi juga perlu untuk kesejahteraan rakyat, seperti menggaji petani untuk menanam pohon dan merawat hutan,” kata Dedi.

Namun, rencana tersebut masih berada pada tahap persiapan. Rilis resmi Pemprov Jabar menyebut pemerintah daerah berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun Perhutani, khususnya di kawasan Gunung Wayang. Dengan demikian, rincian mengenai mekanisme pengalihan hak pengelolaan, status masing-masing bidang tanah, serta tata kelola pelaksanaan program masih menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan dalam tahapan berikutnya.

Di tengah tekanan terhadap kawasan hulu Citarum, rencana tersebut membawa gagasan yang cukup jelas: hutan tidak hanya dipandang sebagai hamparan lahan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai ruang hidup yang dapat melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus penerima manfaat ekonomi.

Jika rencana itu berjalan sesuai target, mulai Desember 2026 ribuan warga akan ditempatkan dalam skema pekerjaan yang menghubungkan penghasilan bulanan dengan aktivitas menanam dan merawat kawasan hulu. Dari Gunung Wayang, pemerintah berharap manfaatnya tidak berhenti di lereng gunung, tetapi mengalir bersama air Citarum hingga kawasan ekonomi di bagian hilir.