Rakerkab PPDI Ciamis, Herdiat Minta Perangkat Desa Tetap Solid di Tengah Efisiensi

Gentra.id-CIAMIS — Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang terus berjalan, perangkat desa dituntut tidak hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjaga kekompakan dan kepercayaan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis yang berlangsung di Venue Galuh Bumi Satria, Kecamatan Cijeungjing, Kamis, 17 September 2026.

Rakerkab tersebut dibuka Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Kegiatan tidak sekadar menjadi forum organisasi, tetapi juga dirangkai dengan Grand Final The Voice Perangkat Desa Antar Kecamatan dan peluncuran Garda PSGC Ciamis Tahun 2026.

Bagi pemerintah daerah, pertemuan perangkat desa menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus menyatukan langkah. Desa merupakan ruang pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh bagaimana perangkat desa menjalankan tugasnya.

Herdiat menempatkan PPDI sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyebut perangkat desa sebagai mitra pemerintah sekaligus garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“PPDI merupakan partner pemerintah daerah dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Herdiat dalam sambutannya.

Karena berada di garis depan pelayanan, Herdiat mengingatkan perangkat desa untuk menjaga integritas dan disiplin. Kepentingan masyarakat, menurut dia, harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah daerah menghadapi kondisi efisiensi anggaran. Herdiat mengakui keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan menghadapi tantangan tersendiri, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.

Namun, keterbatasan itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Herdiat mengapresiasi para kepala dinas, kepala desa dan aparat desa yang masih mampu menunjukkan prestasi di tengah kondisi anggaran yang terbatas.

Ia berharap situasi tersebut dapat segera berakhir. Sambil menunggu kondisi yang lebih baik, seluruh unsur pemerintahan diminta tetap berjalan bersama, tidak mudah putus asa dan menjaga kekompakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Desa Dituntut Makin Mandiri

Selain soal soliditas, Rakerkab PPDI juga membawa pesan mengenai kemandirian desa. Herdiat mendorong perangkat desa untuk melihat potensi yang dimiliki masing-masing wilayah dan mengoptimalkannya.

Potensi desa tidak hanya berkaitan dengan sumber daya alam. Kemampuan masyarakat, produk lokal, kreativitas, hingga berbagai kekuatan ekonomi yang tumbuh di desa dapat menjadi modal untuk membangun kemandirian.

Karena itu, sinergi antarperangkat desa menjadi penting. Herdiat berharap PPDI dapat membantu menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing sekaligus memperkuat harmonisasi antara perangkat desa, pemerintah daerah dan masyarakat.

Di sisi lain, Ketua PPDI Kabupaten Ciamis Akhmad Himawan melihat Rakerkab sebagai ruang untuk meningkatkan kualitas, citra dan kapasitas perangkat desa.

Tantangan yang dihadapi perangkat desa, menurut Akhmad, semakin berat di tengah masa efisiensi. Mereka tetap dituntut menjalankan pemerintahan sekaligus menyukseskan berbagai program strategis nasional, sementara kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah juga menjadi persoalan.

Karena itu, forum Rakerkab diharapkan tidak berhenti pada pertemuan organisasi. PPDI ingin menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan anggotanya.

“Kami berharap Rakerkab ini dapat merumuskan inovasi yang benar-benar solutif dan berdampak nyata bagi peningkatan dan kompetensi anggota PPDI,” ujar Akhmad.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa kini menghadapi tuntutan yang semakin luas. Mereka tidak hanya dituntut memahami urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kompetensi dan melahirkan inovasi pelayanan.

Pilkades Digital Jadi Perhatian

Dalam kesempatan tersebut, Herdiat juga menyampaikan agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang direncanakan berlangsung pada 13 Desember 2026.

Yang membedakan pelaksanaan tahun ini adalah rencana penggunaan digitalisasi dalam mekanisme Pilkades. Bagi Kabupaten Ciamis, hal tersebut menjadi pengalaman baru sehingga membutuhkan persiapan dan sosialisasi yang memadai.

Herdiat mengingatkan bahwa tidak seluruh masyarakat memahami mekanisme pencoblosan secara digital. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar perubahan mekanisme tersebut tidak menimbulkan kebingungan ketika pemungutan suara berlangsung.

Bagi perangkat desa, agenda ini sekaligus menjadi tantangan pelayanan publik lainnya. Mereka berada di lingkungan masyarakat yang paling dekat dengan calon pemilih sehingga pemahaman mengenai mekanisme Pilkades menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.

Rakerkab PPDI kemudian ditutup dengan sejumlah agenda yang lebih cair. Peluncuran Garda PSGC Ciamis 2026 menjadi salah satu rangkaiannya. Garda tersebut merupakan gabungan suporter dari perangkat desa untuk memberikan dukungan kepada PSGC Ciamis yang dijadwalkan bertanding pada Sabtu, 19 September 2026, di Stadion Galuh Ciamis.

Suasana semakin meriah dengan Grand Final The Voice Perangkat Desa antarkecamatan. Lima finalis dari Rancah, Kawali, Sindangkasih, Cidolog dan Banjarsari tampil dalam ajang tersebut.

Di antara rapat kerja, konsolidasi organisasi dan hiburan, satu pesan menjadi benang merah pertemuan perangkat desa di Cijeungjing: pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kerja bersama.

Ketika anggaran terbatas dan tuntutan pemerintahan terus bertambah, soliditas menjadi modal yang tidak kalah penting dari ketersediaan anggaran. Dari desa, pelayanan publik bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, perangkat desa dituntut tetap bekerja, berintegritas dan menjaga kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan.