FBTI Dorong Penguatan Ruang Keberagaman di Tasikmalaya. Asep Rizal : Ruang Komunikasi dan Silaturahmi Perlu Dibuka

Gentra.id-TASIKMALAYA, — Upaya menjaga keamanan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Tasikmalaya dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Komunikasi lintas agama, komunitas dan organisasi kemasyarakatan juga perlu diperkuat agar potensi gesekan sosial dapat dicegah sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya, Asep Rizal Asy’ari, kepada Gentra.id Senin (10/8/2026).

Komunikasi lintas keberagaman menjadi ruang dialog mengenai pentingnya membangun kebersamaan antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, terutama kelompok lintas agama dan organisasi kemasyarakatan.

Asep mengatakan, membangun komunikasi sosial tidak seharusnya hanya dilakukan dalam ruang-ruang yang selama ini sudah terbentuk, seperti lingkungan pesantren dan komunitas keagamaan tertentu.

Menurut dia, Tasikmalaya memiliki karakter masyarakat yang beragam sehingga ruang dialog harus dibuka lebih luas.

“Kota Tasikmalaya bukan hanya sekadar kota santri dan pesantren, tetapi juga merupakan kota yang memiliki keberagaman. Karena itu, ruang-ruang dialog lintas agama, lintas komunitas dan lintas ormas harus terus dibangun dan dirawat,” ujar Asep.

Keberagaman Jangan Menjadi Sumber Gesekan

Asep menilai dinamika kehidupan sosial di Kota Tasikmalaya cukup kompleks. Dalam kondisi tersebut, komunikasi antarkelompok menjadi salah satu kunci untuk menjaga suasana tetap kondusif.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan identitas, keyakinan maupun latar belakang sosial dapat menjadi sensitif apabila tidak dibarengi dengan komunikasi yang sehat.

Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu memiliki ruang untuk saling mengenal dan memahami. Dengan komunikasi yang terbangun, berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi konflik.

“Keberagaman bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari perbedaan kita bisa melahirkan kebersamaan. Yang paling penting adalah bagaimana semua pihak memiliki ruang untuk berkomunikasi, saling menghormati dan menjaga keamanan bersama,” katanya.

Menurut Asep, keamanan dan ketertiban bukan hanya kepentingan pemerintah atau aparat kepolisian. Kondisi tersebut merupakan hak sekaligus kebutuhan setiap warga negara.

Termasuk di dalamnya hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas keagamaan dengan aman, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melihat Tasikmalaya dari Perspektif Sejarah

Asep juga mengajak masyarakat melihat keberagaman Kota Tasikmalaya dari perspektif sejarah.

Menurutnya, kehidupan masyarakat di kota tersebut tidak pernah benar-benar berdiri dalam satu warna. Berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, budaya dan daerah asal telah menjadi bagian dari perjalanan sosial Tasikmalaya.

Ia mencontohkan keberadaan Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Kota Tasikmalaya yang telah melayani umat sejak 1931.

Selain itu, terdapat pula komunitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak berdirinya sinode pada 7 Oktober 1861.

Perkembangan komunitas dan pelayanan gereja di Tasikmalaya, kata Asep, tidak terlepas dari mobilitas masyarakat. Termasuk kehadiran masyarakat Batak di kawasan Priangan Timur pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Bagi Asep, jejak sejarah tersebut menunjukkan bahwa keberagaman bukan fenomena baru yang muncul belakangan.

“Sejarah tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Tasikmalaya tidak berdiri dalam satu warna. Ada berbagai kelompok agama, komunitas dan latar belakang sosial yang telah menjadi bagian dari perjalanan kota ini. Karena itu, semuanya harus mendapatkan ruang untuk hidup berdampingan secara damai,” tuturnya.

Pemerintah dan Masyarakat Perlu Membangun Jembatan Komunikasi

Silaturahmi dengan lintas keberagaman juga dipandang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Asep berharap hubungan antara pemerintah terutama dalam hal ini kepolisian, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan komunitas lintas agama tidak hanya terbangun ketika terjadi persoalan.

Sebaliknya, komunikasi perlu dilakukan secara rutin sebagai langkah pencegahan.

Dengan komunikasi yang terjaga, berbagai persoalan sosial diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Forum Bhinneka Tunggal Ika, kata Asep, siap mengambil bagian dalam membangun jembatan komunikasi tersebut, Baik dengan steak holder dan masyarakat yang berada di Kota maupun di Kabupaten Tasikmalaya

Forum tersebut dapat menjadi ruang bertemunya berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan keberagaman, toleransi, keamanan dan kehidupan sosial secara lebih terbuka.

Asep menilai pendekatan seperti itu penting karena menjaga kerukunan bukan hanya pekerjaan satu lembaga.

Diperlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga masyarakat umum.

“Mari kita rawat Tasikmalaya sebagai rumah bersama. Berbeda keyakinan, berbeda organisasi dan berbeda latar belakang bukan alasan untuk saling menjauh. Justru perbedaan itu harus menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan, keamanan dan kebersamaan,” pungkasnya.