Luncurkan Buku, Sri Harjono Desak Pemerintah Fokus Lapangan Kerja Formal hingga Revitalisasi KPK

Gentra.id-Yogyakarta — Persoalan lapangan kerja menjadi salah satu kegelisahan yang dibawa Sri Harjono dalam buku terbarunya, Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara. Mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023 itu menilai ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi makro.

Gagasan tersebut disampaikan Sri Harjono saat meluncurkan bukunya di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (1/10/2026). Buku yang diterbitkan Yayasan Pengembangan-Pendidikan dan Telematika Indonesia (YPPYI) itu diluncurkan di hadapan puluhan akademisi, mahasiswa, dan peserta kegiatan.

Secara simbolis, peluncuran ditandai dengan penandatanganan poster buku oleh Sri Harjono. Namun, inti kegiatan tidak berhenti pada pengenalan buku. Dalam orasinya, Harjono membawa perhatian peserta pada persoalan yang menurutnya lebih mendasar: bagaimana pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Ia menyoroti kondisi pasar kerja Indonesia yang setiap tahun harus menampung jutaan lulusan baru. Menurut Harjono, terdapat sekitar 3 hingga 3,5 juta lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi setiap tahun, sementara pertumbuhan ekonomi saat ini disebut hanya mampu menyerap sekitar satu juta pekerja ke sektor formal.

“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Faktanya, pendekatan ini gagal menciptakan kesejahteraan. Dari tahun 2000 sampai 2026, lapangan kerja formal kita hanya tumbuh 5,8 persen,” ujar Harjono dalam paparannya.

Menurut Harjono, seperti dkutip dalam keterangan tertulisnya menjelaskan persoalan tersebut membuat sebagian besar pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Ia menyebut sekitar 58 persen pekerja masih berada di sektor tersebut, yang dinilainya memiliki tingkat kepastian kerja dan perlindungan sosial lebih terbatas.

Karena itu, ia menawarkan target agar sedikitnya 70 persen pekerja Indonesia berada di sektor formal pada 2045. Target tersebut terutama diarahkan untuk menjawab tantangan generasi muda, termasuk Generasi Z, yang setiap tahun memasuki pasar kerja.

“Setiap tahun ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja muda kita, termasuk Generasi Z (Gen Z), yang terpaksa masuk ke sektor informal tanpa kepastian masa depan dan jaminan sosial. Pemerintah tidak boleh menyerahkan penciptaan lapangan kerja ke mekanisme pasar semata,” katanya.

Pertanian dan Reindustrialisasi

Dalam bukunya, Harjono menyusun peta jalan pembangunan dengan lapangan kerja formal sebagai salah satu sasaran utama. Untuk mencapai target tersebut, ia menawarkan dua strategi besar, yakni transformasi sektor pertanian dan reindustrialisasi yang berbasis pada kedaulatan nasional.

Gagasan itu kemudian mendapat tanggapan dari Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna. Ia menilai buku Harjono mencoba membaca kondisi Indonesia dalam situasi yang disebutnya sebagai polycrisis, yakni ketika berbagai persoalan muncul dan saling berkelindan.

Hadna juga mengingatkan persoalan middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor konsumsi dan informal perlu diimbangi dengan inovasi teknologi dan penguatan industri.

Dalam konteks bonus demografi, persoalan pekerjaan menjadi semakin penting. Hadna menyinggung tingginya pengangguran pada kelompok usia muda serta persoalan kualitas pendidikan dasar Indonesia jika dibandingkan dengan standar global melalui indikator seperti Programme for International Student Assessment (PISA).

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua. Jika lapangan kerja formal tidak tersedia dan kualitas SDM rendah, bonus demografi justru tidak akan membawa berkah, melainkan masalah,” ujar Hadna.

Daerah Jangan Hanya Menjadi Penonton

Gagasan pembangunan yang ditawarkan Harjono juga mendapat catatan dari perspektif hubungan pusat dan daerah.

Spesialis GEDSI dan Kebijakan Publik, Wasingatu Zakiyah, S.H., M.A., menyoroti persoalan yang menurutnya berkaitan dengan semakin kuatnya kembali sentralisasi fiskal. Ia menilai pembangunan nasional harus memberi ruang lebih besar kepada daerah untuk menentukan dan menjalankan agenda pembangunan sesuai kebutuhannya.

“Kedaulatan kita hari ini hanya ada di atas kertas, praktiknya sangat sentralistik di lapangan,” kata Zakiyah.

Ia juga mengkritik kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi dari pusat ke daerah serta menyinggung persoalan pembiayaan pembangunan dan utang negara. Menurut Zakiyah, pembangunan tidak semestinya hanya bertumpu pada proyek-proyek besar di tingkat nasional, tetapi juga harus memperkuat kapasitas daerah dan desa.

“Indonesia tidak akan menyala hanya dengan satu obor besar di Jakarta, melainkan harus diterangi oleh ratusan lilin di daerah dan puluhan ribu lilin di desa-desa,” ujarnya.

Reformasi Politik dan Penegakan Hukum

Selain ekonomi dan lapangan kerja, buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara juga membawa gagasan mengenai tata kelola pemerintahan, reformasi politik, dan penegakan hukum.

Harjono menilai mahalnya biaya politik menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi karena berkaitan dengan sistem meritokrasi di pemerintahan. Salah satu gagasan yang ia tawarkan adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal satu periode.

Dalam isu pemberantasan korupsi, ia juga mendorong agar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa. Harjono sekaligus mengusulkan revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan fokus khusus pada penanganan aparat penegak hukum.

“KPK harus direvitalisasi khusus untuk menangani aparat penegak hukum. Ibarat menyapu, sapunya harus bersih. Kalau aparat penegak hukumnya tidak bersih, keadilan tidak akan pernah tegak,” katanya.

Harjono menyadari sejumlah gagasan dalam bukunya masih membutuhkan perincian pada tingkat teknis. Namun, menurutnya, perubahan tersebut perlu diawali dengan kesamaan cara pandang mengenai arah pembangunan Indonesia.

“Kita harus sama dulu pola pikirnya. Kalau sudah sama, baru kita detailkan,” ujarnya.

Untuk memperluas pembahasan, Harjono berencana membawa gagasan dalam buku tersebut melalui roadshow ke sejumlah perguruan tinggi. Dalam waktu dekat, ia menyebut akan mengunjungi sejumlah kampus di Surabaya dan Lampung.

Di tengah pembahasan mengenai masa depan Indonesia, Gen Z menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian khusus. Harjono mengaitkan minimnya pekerjaan formal dengan munculnya kekhawatiran anak muda terhadap masa depan, termasuk keputusan untuk menikah.

Ia mendorong generasi muda tidak bersikap apatis terhadap persoalan sosial-politik dan berani menyuarakan kebutuhan terhadap lapangan kerja yang layak. Pada saat yang sama, ia mengingatkan Gen Z agar lebih memahami lingkungan sosial di sekitarnya.

“Gen Z itu pribadinya oke, tetapi kurang memahami lingkungan. Belajarlah melakukan mapping (pemetaan). Kalau mau melangkah, harus di-mapping dulu,” kata Harjono.

Dari peluncuran buku tersebut, lapangan kerja formal ditempatkan sebagai salah satu persoalan yang ingin dibawa Harjono ke dalam perdebatan mengenai arah pembangunan Indonesia menuju 2045. Buku itu sekaligus menjadi medium untuk mempertemukan gagasan ekonomi, pertanian, industri, tata kelola pemerintahan, reformasi politik, hingga penegakan hukum dalam satu peta jalan pembangunan.