Enam Provinsi Jadi Prioritas Penanganan Karhutla, Pemerintah Siapkan 38 Armada Udara

Gentra.id-JAKARTA — Pemerintah menetapkan enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan sebagai wilayah prioritas dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut diambil di tengah meningkatnya risiko kebakaran yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.

Enam provinsi yang menjadi perhatian utama pemerintah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Penetapan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi melalui Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai periode Agustus-September menjadi masa yang perlu mendapat perhatian serius karena kondisi cuaca dan meningkatnya potensi titik api.

Pemerintah meminta pengawasan di daerah diperkuat agar kemunculan titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian rilis resmi hasil rapat koordinasi pemerintah, Sabtu (22/8/2026).

Asap Karhutla Mulai Menyeberang ke Malaysia

Ancaman karhutla tidak hanya berdampak terhadap wilayah yang terbakar. Pergerakan asap juga mulai menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas udara lintas wilayah.

Berdasarkan pemantauan satelit pada 1-20 Agustus 2026, pola angin musim peralihan bergerak cukup kuat dari tenggara menuju barat. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap penyebaran asap hingga wilayah negara tetangga.

BNPB mengonfirmasi asap karhutla telah terdeteksi melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia sejak 6 Agustus 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan dan pengendalian sejak munculnya titik api.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena kondisi iklim yang diperkirakan masih mendukung terjadinya kekeringan.

El Nino Diprediksi Bertahan hingga Awal 2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian wilayah Indonesia mengalami periode kering yang lebih panjang.

Kondisi minimnya pertumbuhan awan hujan juga membuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus.

Karena itu, pemerintah untuk sementara mengandalkan kekuatan satgas darat dan udara untuk menangani kebakaran.

Satgas di daerah diminta menjadi ujung tombak penanganan. Pemerintah daerah bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) didorong memperkuat dukungan personel, peralatan, serta logistik agar penanganan api dapat dilakukan secepat mungkin.

38 Armada Udara Dikerahkan

Untuk memperkuat penanganan dari udara, pemerintah menyiapkan 38 armada, yang terdiri atas 13 unit pesawat untuk patroli dan 25 unit helikopter pemadaman atau water bombing.

Sebagian armada tersebut disiapkan dengan kemampuan multifungsi sehingga dapat dialihkan sesuai kebutuhan ketika kondisi darurat terjadi di lapangan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mencegah api meluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Namun, upaya pemadaman tidak menjadi satu-satunya perhatian pemerintah. Pencegahan terhadap praktik pembakaran lahan juga kembali menjadi sorotan.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah mencabut berbagai regulasi lokal yang masih memberikan toleransi terhadap praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi munculnya titik api dari aktivitas manusia.

Pencegahan Menjadi Kunci

Ancaman karhutla tahun ini memperlihatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemadaman. Kondisi cuaca, kekeringan, aktivitas pembukaan lahan, hingga arah pergerakan angin dapat memperbesar dampak kebakaran.

Karena itu, penguatan pencegahan di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi puncak risiko karhutla.

Enam provinsi yang telah ditetapkan sebagai prioritas kini menjadi titik perhatian pemerintah. Dengan dukungan satgas darat, armada udara, pengawasan titik api, serta penegakan aturan terhadap pembakaran lahan, pemerintah berupaya mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Ancaman tersebut juga menjadi pengingat bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kawasan hutan dan lahan yang terbakar. Asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta bahkan bergerak melintasi batas negara.

Dengan prediksi risiko tertinggi terjadi pada Agustus-September 2026, efektivitas pencegahan dan kecepatan respons di lapangan akan menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa besar dampak karhutla tahun ini.