KDM Siapkan Perampingan OPD Jabar, Anggaran Ingin Dialihkan ke Layanan Publik

Gentra.id-Bandung — Struktur pemerintahan Jawa Barat sedang bersiap untuk berubah. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan digabung dengan perangkat daerah lain yang dinilai memiliki irisan fungsi.

Rencana itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (11/9/2026).

Bagi Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, perampingan tersebut bukan sekadar mengubah nama atau menyusun ulang struktur birokrasi. Ada persoalan anggaran yang hendak ditekan, terutama biaya yang muncul dari keberadaan organisasi pemerintahan yang terlalu banyak.

“Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” kata KDM.

Di balik kalimat pendek itu, ada sejumlah pengeluaran rutin yang menjadi perhatian. Ketika satu perangkat daerah memiliki struktur, kantor, perjalanan dinas hingga kebutuhan administrasi sendiri, biaya yang dikeluarkan pemerintah juga ikut bertambah.

Karena itu, penggabungan OPD diproyeksikan dapat memangkas sebagian biaya rutin tersebut.

KDM menyebut biaya kantor, perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) sebagai beberapa komponen yang bisa terdampak dari kebijakan tersebut.

Menurut dia, efisiensi bukan berarti pemerintah berhenti membiayai pelayanan. Sebaliknya, penghematan dari sisi birokrasi diharapkan membuka ruang anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan masyarakat.

“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.

Dari Bappeda hingga Dinas Pariwisata

Rencana perubahan struktur itu mencakup sejumlah perangkat daerah.

Salah satunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang direncanakan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan ditambah dengan unsur tata ruang. Dinas Koperasi direncanakan disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penggabungan juga menyentuh sektor pelayanan sosial dan kependudukan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) direncanakan bergabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Di sektor infrastruktur, Dinas Sumber Daya Air akan digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.

Sementara urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga juga masuk dalam desain baru. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan direncanakan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Jika terealisasi, perubahan tersebut tentu tidak hanya menyangkut papan nama kantor.

Penggabungan OPD berarti ada penataan kembali struktur organisasi, kewenangan, sumber daya manusia, program kerja hingga pembagian anggaran. Karena itu, kebijakan tersebut akan membutuhkan penyesuaian regulasi dan tata kelola pemerintahan.

Bukan Sekadar Memangkas Birokrasi

Efisiensi anggaran sering kali terdengar sederhana: mengurangi belanja yang dianggap tidak perlu. Namun dalam praktik pemerintahan, perampingan organisasi membawa konsekuensi yang lebih luas.

Di satu sisi, semakin ramping struktur pemerintahan diharapkan membuat koordinasi lebih sederhana dan belanja birokrasi lebih terkendali.

Di sisi lain, fungsi pelayanan tidak boleh ikut menyusut hanya karena organisasinya digabung.

Justru di titik inilah ukuran keberhasilan kebijakan tersebut akan diuji: apakah masyarakat nantinya mendapatkan layanan yang lebih cepat dan lebih baik, atau sekadar melihat perubahan struktur di atas kertas.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri tengah menyiapkan perubahan kelembagaan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada Jumat (11/9/2026), Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan nota pengantar gubernur terkait rancangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

Artinya, wacana penggabungan OPD tersebut mulai masuk ke tahapan penataan kelembagaan, bukan semata gagasan efisiensi yang berhenti pada pernyataan gubernur.

KDM menyebut perubahan itu direncanakan mulai berlaku pada anggaran tahun depan.

“Ya, nanti nantikan berarti berlakunya anggaran tahun depan,” kata KDM.

Dengan demikian, tahun anggaran berikutnya akan menjadi titik penting untuk melihat sejauh mana desain baru birokrasi Jawa Barat bekerja.

Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya membuat struktur lebih kecil. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah yang berhasil dihemat dari meja-meja birokrasi benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih kuat dan pembangunan infrastruktur yang lebih terasa.

Sebab pada akhirnya, efisiensi anggaran bukan tentang seberapa banyak OPD yang berhasil digabung.

Melainkan tentang seberapa besar manfaat yang akhirnya sampai ke warga Jawa Barat.