Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Implementasi Kebijakan

Gentra.id-JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menilai pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penyelesaian regulasi turunan, akurasi data pembangunan, hingga tata kelola ekosistem digital nasional.

Sorotan tersebut disampaikan Rieke dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat hingga Kemandirian Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Rieke, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan mampu mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional perlu berpedoman pada Pembukaan UUD 1945, khususnya cita-cita mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Indonesia maju belum tentu berarti ada keadilan dan kemakmuran,” ujarnya, dikutip laman DPR RI.

Regulasi dan Akurasi Data Jadi Sorotan

Rieke menilai, salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah adalah belum tuntasnya sejumlah regulasi yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang. Persoalan tersebut dinilai berpotensi menghambat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan kebijakan Satu Data Indonesia. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didukung data yang akurat, terintegrasi, serta menggambarkan kondisi nyata masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Integrasi data numerik dan spasial diperlukan agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, termasuk dalam menentukan sasaran program bantuan dan pembangunan daerah.

Selain itu, Rieke menyoroti pentingnya sinkronisasi peraturan agar kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Program Kerakyatan Harus Berdampak Nyata

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi masyarakat. Ia menilai program-program tersebut perlu didukung tata kelola yang kuat agar manfaatnya tidak berhenti pada pembangunan fisik maupun penyaluran bantuan.

Khusus program pemenuhan gizi, pelaksanaannya perlu terintegrasi dengan sistem kesehatan, pendidikan, rantai produksi pangan, serta penguatan industri nasional.

Rieke juga mengingatkan pentingnya kedaulatan data dan penguasaan ekosistem digital nasional. Menurutnya, pengelolaan data strategis negara harus terkoordinasi dengan baik untuk mendukung efektivitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Ia menegaskan, tanggung jawab mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur tidak hanya berada di tangan presiden. DPR, pemerintah, lembaga yudikatif, dan media juga memiliki peran dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai amanat konstitusi.

Evaluasi dua tahun pemerintahan, dengan demikian, tidak cukup berhenti pada pencapaian program. Kepastian hukum, ketepatan data, koordinasi antarlembaga, dan dampak nyata bagi masyarakat menjadi bagian penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional.