Soroti Arah Pembangunan Kota Santri, GP Ansor Minta Pemerintah Tak Lari dari Persoalan Rakyat

Gentra.id-Peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum bagi Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tasikmalaya untuk merefleksikan arah pembangunan daerah, melalui istigasah dan diskusi publik bertajuk refleksi hari santri: Menakar Arah Pembangunan kota santri.

GP Ansor mendorong evaluasi kritis terhadap pembangunan dan implementasi nilai-nilai kesantrian di Kota Tasikmalaya.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kota Tasikmalaya, Bubung Nizar, mengatakan bahwa predikat kota santri perlu dibuktikan melalui kebijakan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan sampai kota santri hanya menjadi identitas dan slogan yang terus digaungkan setiap tahun, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak tercermin dalam arah pembangunan, semangat kesantrian harus hadir dalam kebijakan yang adil, keberpihakan kepada masyarakat, dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Bubung, Jumat, (23/10/2026).

Menurutnya, hari santri tidak cukup diperingati melalui seremoni dan kegiatan simbolis, momentum tersebut harus menjadi ruang refleksi untuk menilai apakah nilai pengabdian, kemandirian, kepedulian sosial, dan keadilan telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bubung menilai, pembangunan kota tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, aspek pemerataan, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta ruang partisipasi warga juga perlu menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

“Kalau kita berbicara tentang kota santri, pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat sudah merasakan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan yang baik. Identitas religius harus punya konsekuensi dalam kebijakan. Jangan sampai nilai-nilai yang kita banggakan justru berhenti pada simbol dan narasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, pesantren, akademisi, dan masyarakat sipil.

Menurut Bubung, kritik terhadap pembangunan seharusnya dipandang sebagai bagian dari kepedulian warga terhadap masa depan daerah, bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.

Melalui diskusi publik tersebut, GP Ansor ingin menghadirkan ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawal kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya.

Istigasah yang menjadi bagian dari kegiatan juga dimaknai sebagai ikhtiar spiritual yang perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial.

“Cinta terhadap kota bukan berarti kita harus diam terhadap persoalan yang ada, justru karena peduli, kita perlu berani bertanya, mengkritisi, dan memberikan masukan agar pembangunan berjalan lebih baik, kota Santri harus menjadi kebanggaan karena nilai-nilainya benar-benar hidup di tengah masyarakat,” tambah Bubung.

GP Ansor berharap, refleksi hari santri dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kepemudaan, komunitas, dan masyarakat sipil perlu membangun komunikasi serta kolaborasi agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada akhirnya, predikat kota santri tidak cukup diukur dari kuatnya identitas keagamaan yang ditampilkan, tetapi juga dari kemampuan daerah menerjemahkan nilai-nilai kesantrian menjadi keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.