Potensi Peningkatan Politik Dinasti dan Nepotisme di Pilkada 2024

Gentra.id - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan serentak digelar pada 27 November mendatang. Kontestasi pilkada 2024 ini di perkirakan akan menjadi ajang berkembangnya Dinasti politik dan nepotisme. Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Raya Rangkuti mengungkapkan. Dinasti politik dalam pilkada kali ini akan merujuk dari peristiwa politik- hukum yang terjadi dalam pilpres 2024. Selain itu, Jokowi juga mengusung keluarganya dalam Pilkada, seperti Bobby Nasution di Pilkada Sumut dan Kaesang Pangarep. “Manuver politik belakangan ini menunjukkan ada daerah-daerah tertentu di Pilkada 2024 yang dikavling oleh dinasti. Dengan begitu nanti keluarga tertentu saja yang memerintah di daerah-daerah tertentu secara terus-menerus,” ujar Ray Ray meyakini keburukan yang terjadi pada proses Pilpres akan terduplikasi pada pilkada 2024 mendatang. Dalam hal ini ray mencontohkan politisasi Bansos hingga politik uang. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu menganggapnya belum terbukti secara hukum, dua aspek tersebut berpotensi untuk kembali terjadi di Pilkada. “Sampai kapanpun tidak akan pernah terbukti, karena memang buktinya tak konkre, tak berbentuk fisik,” kata Ray.

Apa itu Dinasti Politik dan Nepotisme?

Manusia menggunakan dinasti politik sebagai serangkaian strategi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan mewariskan kekuasaan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya Tudingan dalam politik Dinasti Jokowi ini mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di pilpres 2024. Usai gibran gilirang adiknya Kaesang Pangarep yang yang maju dalam pilkada sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, nepotisme merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang sering dikaitkan dengan korupsi dan kolusi.