
Gentra.id-TASIKMALAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Tasikmalaya Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (28/10/2026). Mereka menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta persoalan kebakaran hutan. Mereka mempertanyakan pelaksanaan program-program tersebut dan upaya pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Selain kebijakan nasional, mahasiswa turut menyoroti kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadan dan Wakil Wali Kota Diky Candra.
Sejumlah persoalan daerah yang menjadi perhatian massa di antaranya penanganan sampah, maraknya geng motor, kemiskinan, hingga kasus pelecehan.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah agar tidak terus berlarut-larut serta berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa juga mengkritik aktivitas Wali Kota Tasikmalaya yang dinilai lebih sering menonjolkan kegiatan olahraga, khususnya berlari, dibandingkan menunjukkan penyelesaian berbagai persoalan yang mereka suarakan.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak agar pemerintah lebih memperhatikan persoalan mendasar di tengah masyarakat. Mereka juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dan program pemerintah agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan warga.
Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan publik dan persoalan sosial yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
ARTIKEL TERKINI LAINNYA

Ratusan Mahasiswa Gruduk DPRD, Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya Jadi Sorotan

Gedung Eks Setda Kabupaten Tasikmalaya Bakal Dibongkar, Ekosistem Seni Terancam

Sambut Sumpah Pemuda, Kecamatan Salawu Kukuhkan Desa Siaga Donor Darah

Komnas HAM Soroti Kesenjangan Perlindungan Pekerja Gig di Platform Digital

32 Perusahaan Terkait Karhutla Disanksi, DPR Desak Penegakan Hukum Tegas
