APBD Perubahan 2026 Tasikmalaya Fokus Perkuat Infrastruktur Publik dan Pelayanan

Gentra.id-Tasikmalaya - Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 membawa satu pesan yang cukup jelas dari pemerintah daerah: tambahan ruang fiskal tidak ingin berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi diarahkan ke belanja yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan agenda Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/9/2026).

Bersama Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi, Bupati Cecep menyampaikan arah penggunaan tambahan kemampuan fiskal daerah dalam perubahan APBD tersebut.

“Adanya tambahan kemampuan fiskal daerah pada Perubahan APBD Tahun 2026 kita gunakan untuk memperkuat belanja infrastruktur publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati Cecep.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perubahan anggaran tahun ini.

Infrastruktur olahraga hingga jalan dan jembatan

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana olahraga berikut fasilitas pendukungnya.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan sarana olahraga dengan kompleks pemerintahan daerah.

Rencana tersebut membuat pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan satu fasilitas secara terpisah. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jembatan ikut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan kawasan yang lebih terhubung.

Bagi masyarakat, kualitas akses menjadi bagian penting dari keberadaan sebuah fasilitas publik. Sarana yang dibangun tanpa dukungan akses yang memadai berpotensi tidak memberikan manfaat secara optimal.

Karena itu, arah belanja infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026 tersebut juga menyentuh konektivitas antarwilayah dan fasilitas pemerintahan.

Bukan hanya pembangunan fisik

Meski infrastruktur menjadi salah satu prioritas, perubahan APBD 2026 tidak seluruhnya diarahkan untuk pembangunan fisik.

Pemerintah daerah juga harus memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Di antaranya adalah pembayaran penghasilan bagi PPPK paruh waktu, pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja pegawai, serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Anggaran juga disiapkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional yang pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Di sektor pendidikan, dukungan tersebut mencakup Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Sementara di tengah ancaman perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim, pemerintah daerah juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.

Ruang fiskal dan kebutuhan masyarakat

Perubahan APBD pada akhirnya bukan sekadar proses menyesuaikan angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat pilihan mengenai kebutuhan mana yang harus didahulukan ketika kemampuan keuangan daerah mengalami perubahan.

Bupati Cecep menegaskan, tambahan kemampuan fiskal yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya harus diterjemahkan menjadi belanja yang memberikan manfaat nyata.

Namun, pada saat yang sama, pemerintah tidak bisa hanya melihat kebutuhan pembangunan fisik. Kewajiban pemerintahan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana tetap harus berjalan.

Karena itu, APBD Perubahan 2026 menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kembali prioritas tersebut.

Di satu sisi, masyarakat menunggu infrastruktur yang lebih baik. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan ketika menghadapi persoalan seperti kekeringan.

Bupati Cecep menegaskan perubahan APBD tersebut tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan fisik. Menurutnya, berbagai kewajiban pemerintah dan kebutuhan pelayanan masyarakat tetap harus dipastikan berjalan.

Dengan demikian, tambahan fiskal daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 diarahkan pada dua kebutuhan besar: memperkuat infrastruktur publik sekaligus menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

Ujung dari seluruh kebijakan anggaran itu kembali kepada satu ukuran yang sederhana: sejauh mana belanja daerah benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.