Deretan Kontroversi Menteri Prabowo yang Baru Dilantik

Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi sorotan setelah ia menyebut adanya praktik ‘tukar guling’ di balik jatah kursi menteri Golkar di Kabinet Merah Putih usai pelantikan.

Dalam pidato di perayaan HUT Golkar ke-60, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa partainya awalnya mendapatkan jatah lima menteri. Ia menjelaskan bahwa Golkar seharusnya mendapatkan posisi Ketua MPR, tetapi posisi tersebut ditukar dengan Gerindra, dan pertukaran itu disertai dengan keuntungan tambahan.

Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa awalnya mereka memberikan Golkar jatah lima kursi menteri, termasuk satu untuk Ketua Umum Golkar.

Di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia menegaskan, “Berarti saya tidak membebani Golkar, tetapi saya kemudian mengurangi jatah Golkar. Saya tidak mau.”

Menteri ESDM melakukan negosiasi yang menghasilkan kabar baik bagi Golkar, karena posisi Ketua Umum partai tersebut tidak mengurangi porsi mereka di Kabinet Merah Putih. Justru sebaliknya, jumlah kursi menteri untuk Golkar bertambah. Hal ini tak lepas dari peran Bahlil yang aktif membantu pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Saya bilang bahwa saya Ketua TKS (Tim Kampanye Strategis) Prabowo-Gibran harusnya saya punya jatah satu di luar Partai Golkar, itulah kemudian cerita kenapa Golkar dapat enam (kursi menteri),” kata Bahlil.

Kursi Golkar kini bertambah menjadi tujuh setelah partai ini secara resmi mendukung pencalonan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR.

“MPR kita kasih tapi kita ambil satu lagi jadi tujuh,” ungkap dia.

Penunjukan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menciptakan sorotan menarik, mengingat posisinya di luar jatah partai Golkar. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan pemerintah akan kepemimpinannya dalam sektor perekonomian yang krusial selama lima tahun mendatang.

Saat ini, Golkar berhasil memperoleh delapan kursi menteri dan tiga wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Bahlil Lahadalia menyatakan dalam pidatonya pada Senin (21/10/2024), “Maka kemudian kita melakukan komunikasi politik ala bang Ical, ini diambil (ketua MPR untuk Gerindra) tapi kita juga minta yang lain,” ucap Bahlil dalam pidatonya.

Natalius Pigai

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai anggaran, menyatakan bahwa seharusnya anggaran untuk Kementerian HAM bukan hanya Rp 64 miliar, tetapi Rp 20 triliun.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara pada Senin (21/10/2024), Natalius Pigai menegaskan, “Kalau negara punya kemampuan, saya maunya anggaran untuk Kementerian HAM di atas Rp 20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM, dan saya bisa jika negara memiliki anggaran.”

Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut menilai, “Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu. Dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” sambungnya.

Pigai memberikan ulasan mendalam tentang Asta Cita Prabowo dan menekankan empat poin penting, dengan HAM sebagai prioritas utama, diikuti oleh demokrasi dan keadilan. Penekanan pada HAM ini menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM bukan sekadar langkah administratif, melainkan mencerminkan tujuan besar untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tanah air.

Tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengungkapkan dalam paparan awal bahwa Kementerian HAM hanya menerima pagu anggaran terkecil, yaitu Rp64 miliar.

Sementara itu, Kementerian Hukum menerima pagu anggaran mencapai Rp7,2 triliun, sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh Rp13,3 triliun.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” jelas Pigai.

Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai alokasi anggaran untuk Kementerian HAM.

“Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” Pigai menandaskan.

Halaman : 1 2