DPR Pertanyakan Insentif Rp1 Triliun bagi Kepala Daerah Pendukung MBG

Gentra.id-JAKARTA - Rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan urgensi, sumber pendanaan, hingga indikator pemberian insentif tersebut.

Dalam keterangannya yang dikutip dari Parlementaria, Kamis (29/10/2026), Irma menilai pemerintah seharusnya lebih mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, keberhasilan kepala daerah tidak semestinya hanya diukur dari dukungan terhadap program pemerintah pusat, tetapi juga dari kemampuan membangun kemandirian fiskal daerah.

“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma.

Politikus Fraksi Partai NasDem tersebut juga menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat, termasuk MBG, merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah.

Terlebih, pelaksanaan program MBG dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, hingga peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.

Karena itu, Irma mempertanyakan alasan pemerintah memberikan insentif tambahan kepada kepala daerah yang menjalankan program tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengevaluasi manfaat ekonomi yang dihasilkan sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal.

Selain persoalan anggaran, Irma turut menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia meminta pengawasan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang tersebut, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

Irma juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kemampuan keuangan negara apabila kebijakan insentif tersebut diterapkan secara luas. Pasalnya, kapasitas fiskal setiap daerah berbeda-beda, bahkan sejumlah kabupaten dan kota memiliki APBD di bawah Rp1 triliun.

Menurutnya, pemberian insentif harus memiliki sasaran, indikator manfaat, serta perhitungan anggaran yang jelas agar tidak menambah beban keuangan negara.

Lebih jauh, ia meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program MBG, terutama apabila program tersebut diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.

Menurut Irma, pemenuhan gizi tidak cukup hanya melalui pemberian makanan. Pemerintah juga perlu memperhatikan intervensi kesehatan lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan vitamin dan penyediaan akses air bersih.

Ia menegaskan, setiap kebijakan penggunaan anggaran negara harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan realistis, serta tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan tidak sekadar berorientasi pada distribusi makanan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.