Wali Kota Tasikmalaya Ajak Pemuda Kawal Program Pemerintah dan Rumuskan Aksi Nyata

Gentra.id-TASIKMALAYA – Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengajak organisasi kepemudaan untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal pembangunan daerah. Pemuda tidak hanya diharapkan menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga terlibat dalam merumuskan gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Viman saat menghadiri Sarasehan Kepemudaan DPD KNPI Kota Tasikmalaya di Gedung Creative Center (GCC), Kompleks Dadaha, Jumat (30/10/2026). Kegiatan bertema “Konsolidasi Pemuda, Menyatukan Gagasan, Menguatkan Gerakan” itu diikuti ratusan perwakilan organisasi kepemudaan.

Dalam kesempatan tersebut, Viman menekankan pentingnya pemuda memahami arah pembangunan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia, kemudian menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, organisasi kepemudaan merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki kapasitas dan kepedulian untuk berkontribusi dalam pembangunan. Karena itu, keterlibatan pemuda perlu diwujudkan melalui gagasan, partisipasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Viman juga membuka ruang komunikasi bagi organisasi kepemudaan untuk menyampaikan berbagai masukan. Ia mengakui bahwa pelaksanaan sejumlah program pemerintah masih menghadapi tantangan sehingga membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Viman berharap pemuda turut mengawal pelaksanaannya, termasuk memastikan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan baik dan memberikan manfaat sesuai tujuan program.

Ia juga mendorong KNPI Kota Tasikmalaya menghimpun berbagai aspirasi organisasi kepemudaan agar dapat dibahas bersama pemerintah daerah. Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program konkret melalui perangkat daerah sesuai kewenangan, anggaran, dan kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan pembangunan, sarasehan tersebut turut menyoroti sejumlah masalah sosial yang membutuhkan keterlibatan pemuda, yakni kekerasan jalanan, penyalahgunaan narkoba, dan perundungan.

Ketiga persoalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan bersama yang melibatkan keluarga, lingkungan sekolah, komunitas, organisasi kepemudaan, serta berbagai pihak terkait.

Khusus dalam penanganan perundungan, pemerintah mendorong tersedianya ruang pelaporan yang aman bagi anak serta akses pendampingan sesuai kebutuhan korban. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui imbauan, tetapi juga melalui sistem perlindungan yang dapat diakses.

Sebagai bentuk tindak lanjut, dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara KNPI Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya Kota.

Kesepakatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, melainkan dilanjutkan dengan penyusunan program yang terukur, pembagian peran, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya organisasi atau forum diskusi yang diselenggarakan. Tantangan sesungguhnya adalah sejauh mana gagasan dan aspirasi yang disampaikan mampu memengaruhi kebijakan, mengawal pelaksanaan program, serta menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.