Islam, Birokrasi, dan Moralitas Kekuasaan di Kota Tasikmalaya

Gentra.id-Tasikmalaya memiliki kultur keislaman yang kuat. Namun, identitas religius tidak otomatis melahirkan birokrasi yang berkeadilan. Agama sebagai identitas berbeda dengan agama sebagai etika kekuasaan. Karena itu, relevansi Islam dalam birokrasi bukan terletak pada banyaknya simbol agama di ruang pemerintahan, melainkan pada sejauh mana nilai amanah, keadilan, integritas, dan kemaslahatan bekerja dalam pengambilan kebijakan.

Max Weber memandang birokrasi modern sebagai bentuk otoritas legal-rasional, yang bekerja melalui aturan, hierarki, kompetensi, dan impersonalitas. Rasionalitas tersebut penting bagi negara modern, tetapi ia tidak otomatis menjawab pertanyaan moral: untuk siapa kekuasaan dijalankan dan siapa yang memperoleh manfaatnya?

Di sinilah Islam memberikan horizon etik. Al-Qur'an menegaskan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”
QS. An-Nisa: 58

Konteks Kota Tasikmalaya membuat persoalan ini semakin konkret. BPS mencatat pada Maret 2025 terdapat sekitar 75,22 ribu penduduk miskin atau 10,84%, sementara TPT Agustus 2025 mencapai 6,43%. Pada Juni 2026, kondisi kas daerah juga mendapat sorotan DPRD karena dinilai sangat lemah hingga berpotensi mengganggu aktivitas pemerintahan; sementara BPKAD menjelaskan sebagian keterlambatan pembayaran berkaitan dengan belum masuknya DAU Specific Grant ke kas daerah.

Angka kemiskinan, pengangguran, maupun tekanan fiskal tidak boleh dibaca sekadar sebagai statistik administratif. Di balik angka terdapat manusia, dan di balik kebijakan terdapat konsekuensi sosial.

Karena itu, pertanyaan birokrasi tidak berhenti pada:

“Apakah prosedurnya sudah sesuai aturan?”

Tetapi harus bergerak menuju:

“Apakah kebijakan tersebut adil, efektif, dan menghasilkan kemaslahatan?”

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, kebijakan publik semestinya diarahkan pada perlindungan kehidupan, akal, harta, keluarga, agama, dan kepentingan masyarakat secara luas. Maka ketika fiskal terbatas, pemerintah tidak hanya dituntut mampu mengelola anggaran, tetapi juga mampu menentukan prioritas yang paling melindungi kepentingan publik.

Di sinilah birokrasi diuji.

Ketika kas daerah melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya neraca keuangan, tetapi kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban dan menjaga pelayanan publik.

Maka birokrasi Kota Tasikmalaya idealnya tidak berhenti pada legal-rational bureaucracy, tetapi bergerak menuju birokrasi yang memiliki orientasi etik: taat hukum, profesional dalam bekerja, transparan dalam mengelola anggaran, nondiskriminatif dalam pelayanan, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Sebab administrasi publik bukan sekadar teknik mengelola pemerintahan; ia adalah praktik penggunaan kekuasaan yang selalu memiliki konsekuensi moral.

Weber membantu kita memahami bagaimana birokrasi bekerja secara rasional.

Islam mengingatkan untuk apa rasionalitas kekuasaan itu digunakan.

Dan masyarakat menguji keduanya melalui satu ukuran paling sederhana:

Apakah negara benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat?

Maka tantangan Kota Tasikmalaya bukan sekadar mempertahankan identitas sebagai kota religius, tetapi mengubah kesalehan personal menjadi kesalehan institusional.

Sebab religiusitas pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak simbol agama berada di ruang kekuasaan, melainkan dari seberapa amanah kekuasaannya, seberapa adil kebijakannya, seberapa sehat tata kelolanya, dan seberapa sedikit ketidakadilan yang lahir dari kekuasaan tersebut.