Dari Pengkritik ke Lingkar Kekuasaan: Pelajaran dari Rocky Gerung dan Budaya Politik Kita

Gentra.id-Media sosial kembali ramai. Meme bermunculan, sindiran bertebaran, dan sejumlah warganet mempertanyakan bagaimana mungkin Rocky Gerung, sosok yang selama ini dikenal getol mengkritik pemerintah, kini justru masuk ke lingkar Istana sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Pertanyaan publik itu sebenarnya sangat manusiawi. Selama bertahun-tahun masyarakat mengenal Rocky sebagai pengamat yang lantang mengkritik kekuasaan. Kini posisinya berubah. Ia tidak lagi hanya berbicara dari luar pagar kekuasaan, tetapi berada di dalam lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026. Rocky menjadi salah satu di antaranya. Secara hukum, Wantimpres memang bukan kabinet atau lembaga pembuat keputusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024, keberadaan Wantimpres ditujukan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Karena itu, barangkali kita perlu berhenti sejenak dari budaya politik “dulu bilang apa, sekarang jadi apa”.

Sebab, persoalan yang lebih penting bukan apakah Rocky boleh berubah posisi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah seseorang masih mampu mempertahankan sikap kritis setelah berada dekat dengan kekuasaan?

Kritik dari luar dan kritik dari dalam

Rocky sendiri mengatakan setelah dilantik bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Ia bahkan membedakan antara “mengkritik” dan “bersikap kritis”.

Menurutnya, anggota Wantimpres harus melihat lebih dalam dampak sebuah kebijakan dan membaca persoalan yang mungkin tidak terlihat dari permukaan. Pernyataan tersebut disampaikan Rocky setelah pelantikannya di Istana Negara.

Di sinilah publik seharusnya memberikan ruang untuk menguji pernyataan tersebut.

Sebab kritik dari luar kekuasaan dan kritik dari dalam kekuasaan memang memiliki karakter berbeda.

Ketika berada di luar, seseorang relatif bebas mengatakan bahwa sebuah kebijakan keliru, tidak adil, tidak efektif, atau tidak berpihak kepada masyarakat. Tetapi ketika berada di dalam sistem, kritik harus berhadapan dengan informasi yang lebih kompleks, kepentingan yang lebih beragam, serta konsekuensi nyata dari setiap kebijakan.

Namun kedekatan dengan kekuasaan juga membawa risiko.

Salah satunya adalah co-optation, yaitu ketika kelompok atau individu yang sebelumnya berada di luar kekuasaan kemudian ditarik masuk ke dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, masuknya kelompok kritis ke pemerintahan tidak otomatis buruk. Bahkan bisa menjadi kesempatan agar suara berbeda masuk ke ruang pengambilan keputusan.

Masalahnya muncul ketika suara kritis tersebut justru kehilangan independensinya setelah mendapatkan posisi.

Penelitian mengenai oposisi dalam demokrasi Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menekankan pentingnya keberadaan kontrol terhadap pemerintah. Demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan dan penyeimbang agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Artinya, masyarakat tidak perlu alergi terhadap orang kritis yang masuk ke pemerintahan. Tetapi masyarakat juga tidak boleh berhenti mengawasinya.

Jangan buru-buru menyebut munafik

Di sinilah media sosial sering terjebak dalam logika hitam-putih.

Seorang tokoh yang dulu mengkritik pemerintah, kemudian menerima posisi di pemerintahan, langsung dianggap tidak konsisten. Sebaliknya, orang yang sejak awal mendukung pemerintah dianggap wajar ketika mendapat jabatan.

Padahal politik jauh lebih rumit daripada sekadar “dulu kritik, sekarang masuk”.

Seseorang dapat berubah karena mendapatkan informasi baru. Seseorang juga bisa berpindah posisi karena melihat peluang untuk memperjuangkan gagasannya dari dalam. Begitu pula pemerintah dapat memilih memasukkan orang yang selama ini kritis karena membutuhkan perspektif berbeda.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, bahkan melihat masuknya Rocky ke Wantimpres sebagai eksperimen politik yang menarik. Menurutnya, Presiden membutuhkan bukan hanya orang-orang yang berada di lingkar pendukung, tetapi juga suara kritis yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

Pandangan itu penting.

Sebab demokrasi bukan kompetisi untuk menentukan siapa yang paling keras mengkritik. Demokrasi seharusnya menjadi mekanisme untuk memastikan kekuasaan mendapatkan koreksi yang sehat.

Jika seorang pengkritik masuk ke dalam pemerintahan tetapi tetap kritis, itu bisa menjadi aset demokrasi.

Sebaliknya, jika ia masuk lalu kehilangan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang salah sebagai sesuatu yang salah, publik berhak mempertanyakan konsistensinya.

Sebuah Pelajaran dari Fenomena Rocky Gerung

Ada pelajaran yang lebih besar dari fenomena Rocky Gerung.

Kita perlu mendapatkan pendidikan politik bahwa jabatan bukan akhir dari kritik dan kritik bukan pula bukti otomatis seseorang berada di luar kekuasaan.

Kita sering menyederhanakan politik menjadi dua kubu: pro dan kontra. Padahal seorang warga negara boleh mendukung satu kebijakan pemerintah dan menolak kebijakan lainnya. Seorang pengamat boleh mengkritik pemerintah dalam satu persoalan dan memberikan apresiasi pada persoalan lain.

Demokrasi yang sehat justru membutuhkan masyarakat yang mampu melakukan penilaian berdasarkan kebijakan, bukan berdasarkan siapa yang mengeluarkan kebijakan.

Kajian Mei Susanto, Susi Dwi Harijanti, Indra Perwira, dan Muhammad Yoppy Adhi Hernawan dalam Jambura Law Review pada 2025 bahkan menyoroti persoalan lemahnya oposisi efektif dalam sistem presidensial multipartai Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa dominasi koalisi besar dapat melemahkan fungsi checks and balances apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.

Ini pelajaran penting.

Kita tidak boleh menyerahkan fungsi pengawasan kepada satu tokoh. Tidak kepada Rocky Gerung, tidak kepada partai politik, tidak pula kepada media.

Kontrol terhadap kekuasaan adalah tanggung jawab bersama.

Ujian sebenarnya justru dimulai sekarang

Masuknya Rocky ke Wantimpres seharusnya tidak dianggap sebagai akhir dari perjalanan kritiknya. Justru ini bisa menjadi ujian paling serius terhadap gagasan yang selama ini ia sampaikan.

Dari luar Istana, kritik dapat terdengar lantang.

Tetapi dari dalam ruang kekuasaan, keberanian mengatakan “tidak” mungkin memiliki konsekuensi yang berbeda.

Karena itu, Kita sebaiknya tidak buru-buru memberikan vonis. Berikan waktu dan lihat rekam jejaknya. Perhatikan apakah gagasan kritis Rocky tetap muncul ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Perhatikan apakah ia berani memberikan pertimbangan berbeda. Dan yang paling penting, lihat apakah kritik tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan publik atau sekadar menjadi bagian dari pertarungan politik.

Presiden sendiri melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden menegaskan bahwa Wantimpres diharapkan memberikan masukan berkualitas dari berbagai perspektif. Rocky menyebut Presiden Prabowo menekankan bahwa posisi Wantimpres memiliki dimensi etis dan harus mampu melihat dampak kebijakan secara lebih luas.

Maka pada akhirnya kali ini ada sebuah pertanyaan yang lebih substantif:

Apakah kritik masih hidup setelah seseorang mendapatkan kursi di dekat kekuasaan?

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang duduk di kursi Wantimpres.

Sebab pergantian posisi politik adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam demokrasi. Yang tidak boleh menjadi kebiasaan adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan hanya karena seorang tokoh yang dulu kritis kini berada di dalamnya.

Pada akhirnya, kita bukan membutuhkan tokoh yang selamanya berada di luar pemerintahan.

Masyarakat membutuhkan orang-orang yang tetap mampu berpikir kritis, bahkan ketika dirinya sudah berada dekat dengan kekuasaan.

Dan untuk Rocky Gerung, ujian sesungguhnya bukan ketika ia dilantik.

Ujiannya adalah ketika suatu hari ia harus memilih antara mengatakan sesuatu yang menyenangkan bagi kekuasaan atau mengatakan sesuatu yang memang perlu didengar oleh kekuasaan.

Di situlah publik akan melihat apakah seorang pengkritik hanya berpindah tempat—atau benar-benar akan berubah sikap. Inilah ujian berat bagi Rocky Gerung.