Demo Mahasiswa Sempat Ricuh, 10 Tuntutan Aksi Akhirnya Disepakati

Gentra.id-TASIKMALAYA — Hujan turun ketika aksi mahasiswa dan pelajar di pusat pemerintahan Kota Tasikmalaya belum menemukan titik akhir. Jaket yang sejak siang dikenakan mulai basah. Jalanan memantulkan cahaya lampu kendaraan, sementara suara orasi masih terdengar di tengah malam yang perlahan turun.

Selasa (8/9/2026), Aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar memilih bertahan. Mereka datang membawa poster, pengeras suara, dan keresahan yang sama: keamanan Kota Tasikmalaya yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

Aksi yang dimulai sejak siang itu tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Massa menginginkan jawaban langsung dari pemerintah daerah, kepolisian dan DPRD. Mereka meminta tiga institusi tersebut tidak hanya hadir ketika persoalan telah terjadi, tetapi ikut membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.

Geng Motor dan Keamanan Kota Jadi Sorotan

Persoalan geng motor menjadi salah satu pemantik utama aksi. Terlebih, kekerasan jalanan kembali menelan korban jiwa pada 2 September 2026.

Bagi mahasiswa dan pelajar, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kriminalitas yang selesai setelah pelaku ditangkap. Mereka mempertanyakan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali berulang.

Koordinator Lapangan aksi, Teni Ramdani, menyoroti langkah preventif kepolisian yang dinilainya belum cukup.

“Masyarakat yang meninggal pada 2 September lalu, Polres Tasikmalaya baru melakukan patroli tiga hari setelah ada korban! Lantas sebelumnya langkah preventifnya bagaimana?” kata Teni

Kritik itu menjadi salah satu garis keras dalam aksi. Massa meminta pola penanganan keamanan bergeser dari sekadar respons setelah kejadian menjadi pencegahan yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

10 Tuntutan Cipayung Plus untuk Pemkot, Polres dan DPRD

Sepuluh tuntutan kemudian menjadi inti aspirasi massa. Mereka meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya memperkuat sinergi dalam menangani persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di antara tuntutan tersebut adalah patroli gabungan secara rutin di jalur dan jam rawan, pengaktifan kembali pos pengamanan di titik rawan kriminalitas, serta penguatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling berbasis masyarakat.

Massa juga menyoroti kalangan pelajar dan anak muda. Edukasi mengenai pencegahan perekrutan geng motor di lingkungan sekolah maupun komunitas dinilai penting agar generasi muda tidak mudah terseret dalam kekerasan jalanan.

Persoalan penerangan jalan umum turut menjadi perhatian. Lampu PJU yang tidak berfungsi dinilai menciptakan titik gelap yang dapat meningkatkan kerawanan.

Jalan rusak juga diminta segera ditangani, terutama yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Sementara para pedagang malam didorong mendapatkan jaminan keamanan agar aktivitas ekonomi mereka tidak dibayangi rasa takut.

Tuntutan-tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa keresahan massa tidak hanya berkaitan dengan geng motor, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola keamanan dan fasilitas publik.

Aksi Sempat Memanas, Massa Bertahan hingga Malam

Perjalanan menuju kesepakatan tidak berlangsung singkat.

Aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya sempat memanas. Massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Mereka mendesak agar tuntutan dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Sebelumnya, massa juga meminta Kapolres Tasikmalaya Kota hadir langsung. Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robby Kartika Putra sempat menemui massa dan menyampaikan bahwa Kapolres sedang menjalankan tugas di Kabupaten Ciamis.

Namun massa tetap meminta kehadiran Kapolres.

Situasi kemudian berlanjut hingga sore. Massa bertahan di sekitar gedung DPRD sambil menunggu ruang dialog yang dianggap mampu menjawab tuntutan mereka.

Ketegangan tersebut menunjukkan satu hal: mahasiswa tidak ingin tuntutan berhenti sebagai orasi yang kemudian hilang setelah massa membubarkan diri.

Mereka ingin ada komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hujan Mengiringi Proses Dialog dengan Forkopimda

Waktu bergerak menuju malam. Hujan turun, tetapi massa belum meninggalkan lokasi.

Dalam kondisi tersebut, proses dialog akhirnya terbuka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto hadir bersama Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim. Pemerintah daerah juga kemudian terlibat dalam pembahasan tuntutan.

Hujan yang mengguyur kawasan tersebut seolah menjadi latar dari pertemuan yang sejak siang ditunggu massa.

Setelah melalui pembahasan, Wali Kota Tasikmalaya Viman Al Farizi, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim akhirnya menyepakati 10 tuntutan bersama perwakilan organisasi mahasiswa dan pelajar.

Viman menyambut aspirasi tersebut sebagai bagian dari kritik konstruktif terhadap pemerintah.

“Terima kasih kepada teman-teman Cipayung Plus dan mahasiswa di Kota Tasikmalaya yang sudah menjadi mitra konstruktif, strategis, dan kritis bagi Pemkot serta Forkopimda,” ujar Viman.

Ia menyebut terdapat 10 masukan yang berkaitan dengan upaya menyikapi aksi kekerasan di jalan raya dan menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Pemerintah Klaim Sudah Siapkan Langkah Pencegahan

Di tengah tuntutan mahasiswa, pemerintah menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk memperkuat keamanan kota.

Viman menyebut pemerintah bersama kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah preventif, termasuk patroli Tim Maung Galunggung dan pemetaan kawasan yang dinilai rawan.

Persoalan penerangan jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah menyebut telah mendata lebih dari 700 titik jalan yang membutuhkan Penerangan Jalan Umum.

Pemenuhan PJU tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Penguatan siskamling dan pengaktifan kembali pos pengamanan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan juga menjadi bagian dari upaya yang disampaikan pemerintah.

Dari sisi kepolisian, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto menyatakan komitmennya terhadap hasil kesepakatan.

“Kami sepakat dengan Pak Wali untuk mendukung penuh 10 tuntutan tersebut,” kata Andik.

Terkait adanya dugaan tindakan oknum anggota polisi dalam proses pengamanan aksi, Andik mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran.

“Terkait dugaan oknum anggota, hal itu sedang kami telusuri kebenarannya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena selama aksi berlangsung muncul sorotan terhadap proses pengamanan. Dengan adanya komitmen penelusuran, kepolisian setidaknya memberikan ruang bagi persoalan tersebut untuk diperiksa lebih lanjut.

Kesepakatan Bukan Akhir, Implementasi Jadi Ujian Berikutnya

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim juga menyambut tuntutan mahasiswa sebagai masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif.

“Apa yang disampaikan Cipayung Plus sangat normatif dan bernilai positif untuk ditindaklanjuti,” kata Aslim.

Menurutnya, tuntutan tersebut menjadi motivasi bagi DPRD, Pemkot Tasikmalaya dan Polres untuk bekerja lebih baik. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Tasikmalaya.

Sekitar pukul 21.30 WIB, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Suara pengeras suara perlahan berhenti. Poster dan spanduk mulai diturunkan. Jalanan yang sejak siang menjadi ruang penyampaian aspirasi kembali berangsur lengang.

Namun, kesepakatan malam itu sekaligus membuka pekerjaan baru.

Sebab tanda tangan di atas kertas belum otomatis membuat jalanan menjadi aman. Sepuluh tuntutan tersebut baru memiliki makna ketika diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Patroli harus hadir sebelum kekerasan terjadi. Titik-titik gelap harus benar-benar diterangi. Siskamling harus kembali hidup. Anak-anak muda harus mendapatkan ruang pembinaan. Jalan rusak harus diperbaiki. Pedagang malam harus dapat bekerja tanpa dihantui rasa takut.

Di situlah publik akan mengukur arti kesepakatan yang lahir malam itu.

Hujan boleh saja membasahi jalanan Kota Tasikmalaya. Massa pun akhirnya meninggalkan lokasi.

Tetapi suara yang mereka bawa belum selesai.

Sepuluh tuntutan telah disepakati. Kini masyarakat menunggu sepuluh tuntutan itu berubah menjadi sepuluh langkah nyata.

Sebab keamanan sebuah kota bukan hanya tentang seberapa cepat aparat bertindak setelah kejadian, tetapi tentang seberapa kuat pemerintah, kepolisian, DPRD dan masyarakat mencegah agar kejadian itu tidak kembali terulang.