81 Tahun Merdeka, Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar

Gentra.id-Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana kemerdekaan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kabupaten Tasikmalaya, salah satu pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian serius adalah persoalan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 185.990 orang atau 10,15 persen dari total penduduk.

Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunannya hanya 0,08 poin persentase.

Pada saat yang sama, angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya masih berada cukup jauh di atas angka kemiskinan Jawa Barat yang pada periode yang sama tercatat 7,02 persen.

Dengan demikian, persoalan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya belum dapat dikatakan selesai. Penurunan angka kemiskinan menjadi kabar positif, tetapi kesenjangan dengan rata-rata provinsi menunjukkan masih diperlukan kebijakan yang lebih konsisten dan terarah.

Bukan Sekadar Angka Statistik

Angka 185.990 jiwa bukan sekadar statistik dalam laporan tahunan.

Di balik angka tersebut terdapat keluarga yang harus mengatur pengeluaran secara ketat, pekerja dengan pendapatan tidak tetap, petani yang menghadapi tingginya biaya produksi, hingga masyarakat di wilayah yang akses terhadap pelayanan dasar masih menghadapi berbagai kendala.

Persoalan kemiskinan juga tidak berhenti pada kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, infrastruktur dan akses terhadap aktivitas ekonomi.

Karena itu, upaya menurunkan angka kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar pemberian bantuan sosial.

Ketika Jalan Menjadi Persoalan Ekonomi

Salah satu tantangan Kabupaten Tasikmalaya adalah kondisi infrastruktur jalan.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki jaringan jalan kabupaten dengan panjang sekitar 1.230 kilometer. Kondisi jalan tersebut masih membutuhkan penanganan di sejumlah wilayah.

Data kondisi jalan yang diberitakan pada periode berbeda menunjukkan masih terdapat ratusan kilometer ruas yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam.

Persoalan jalan menjadi penting karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan wilayah pedesaan dan sektor pertanian.

Bagi petani, jalan merupakan jalur untuk membawa hasil produksi dari lahan menuju pasar. Ketika akses transportasi terganggu, biaya pengangkutan dapat meningkat dan pada akhirnya memengaruhi keuntungan yang diterima petani.

Kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah yang selama bertahun-tahun menyuarakan perbaikan jalan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri menempatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai salah satu bagian penting dalam strategi pengurangan kemiskinan.

Artinya, pembangunan jalan bukan semata proyek fisik. Infrastruktur juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan berbagai pelayanan publik.

Kualitas Manusia Menentukan Masa Depan

Kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia.

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya pada 2025 mencapai 70,76.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya dan menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah IPM Jawa Barat yang mencapai 75,90.

IPM sendiri menggambarkan beberapa dimensi penting pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

Karena itu, peningkatan IPM harus berjalan beriringan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Pendidikan, misalnya, bukan hanya persoalan menyediakan ruang kelas. Pemerintah perlu memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat terus bersekolah, memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Demikian pula sektor kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga agar keluarga miskin tidak semakin terpuruk akibat biaya pengobatan.

Masalah Data Perlindungan Sosial

Persoalan lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Dalam pemadanan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah daerah menemukan adanya 101.789 warga atau 18.656 kepala keluarga yang masuk kelompok miskin dan miskin ekstrem tetapi belum tersentuh program perlindungan sosial.

Temuan tersebut menjadi persoalan penting karena bantuan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Pemerintah daerah kemudian mendorong pengecekan dan pemadanan data dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Langkah tersebut penting karena persoalan kemiskinan membutuhkan data yang akurat. Tanpa data yang tepat, program pemerintah berisiko tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Namun, pembenahan data tidak cukup dilakukan satu kali. Data kemiskinan bersifat dinamis. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah karena kehilangan pekerjaan, gagal panen, sakit, bencana maupun perubahan pendapatan.

Karena itu, mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala.

Bantuan Sosial Bukan Jalan Keluar Permanen

Bantuan sosial tetap dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan.

Namun, dalam jangka panjang, bantuan harus diikuti dengan strategi peningkatan pendapatan.

Masyarakat miskin perlu memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, sektor pertanian, UMKM, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat.

Program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) Nol Persen juga diarahkan untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat.

Tetapi modal saja tidak cukup.

Pelaku usaha membutuhkan pendampingan, kemampuan mengelola keuangan, akses pasar, pemasaran digital dan kepastian usaha agar modal yang diterima benar-benar mampu meningkatkan pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat

Ada perkembangan positif dalam perekonomian Kabupaten Tasikmalaya.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat 5,31 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,64 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan daerah.

Namun, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama dengan indikator kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Jika pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat UMKM dan membuka peluang usaha baru, maka pertumbuhan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk menekan kemiskinan.

Sebaliknya, jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu dan tidak menciptakan kesempatan ekonomi yang cukup bagi masyarakat berpendapatan rendah, dampaknya terhadap kemiskinan dapat menjadi terbatas.

Infrastruktur Tetap Menjadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mendorong pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Salah satu perhatian pemerintah adalah jalur Salopa-Cikatomas yang menjadi bagian penting konektivitas wilayah selatan.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi.

Tetapi pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan.

Ruas yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar, akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta jalan yang membuka keterisolasian wilayah perlu mendapatkan perhatian berdasarkan tingkat urgensinya.

Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang berhasil diperbaiki, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Mengubah Kemiskinan Menjadi Agenda Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.

Strategi tersebut mencakup tiga aspek penting, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur dasar.

Ketiganya harus berjalan bersamaan.

Mengurangi beban pengeluaran diperlukan agar keluarga miskin mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Meningkatkan pendapatan diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.

Sementara pembangunan infrastruktur diperlukan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pasar dan pelayanan publik.

Jika hanya satu aspek yang dikerjakan, hasilnya berpotensi tidak maksimal.

Tantangan Menuju Kemerdekaan yang Lebih Substantif

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi momentum untuk melihat pembangunan dari perspektif masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan.

Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Angka kemiskinan menurun, IPM meningkat dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen.

Tetapi pada saat yang sama, 185.990 warga masih berada di bawah garis kemiskinan.

Masih terdapat kesenjangan antara capaian pembangunan daerah dengan rata-rata Jawa Barat. Masih ada persoalan infrastruktur dan masih ditemukan warga miskin yang belum tersentuh program perlindungan sosial.

Karena itu, pekerjaan berikutnya bukan sekadar mengejar penurunan angka kemiskinan di atas kertas.

Yang lebih penting adalah memastikan keluarga miskin benar-benar memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemerintah daerah perlu memperkuat akurasi data, mempercepat perbaikan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membuka lapangan kerja serta memperluas akses ekonomi masyarakat.

Kemiskinan tidak dapat diselesaikan melalui satu program atau satu periode pemerintahan.

Ia membutuhkan kebijakan yang konsisten, anggaran yang tepat sasaran, pengawasan publik dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.

81 Tahun Merdeka, Perjuangan Belum Selesai

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, makna kemerdekaan tidak hanya dapat dilihat dari berkibarnya Merah Putih.

Kemerdekaan juga dapat diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, bekerja dengan layak dan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupannya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, perjalanan menuju kondisi tersebut masih panjang.

Namun, data juga menunjukkan adanya kemajuan yang bisa menjadi modal untuk bergerak lebih jauh.

Tantangannya kini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemerintah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dilaksanakan.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang selama ini berada di bawah garis kemiskinan akhirnya mampu keluar dari jerat tersebut dan membangun kehidupan yang lebih layak.

Di usia ke-81 Indonesia merdeka, pekerjaan itu belum selesai. Dan Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki perjalanan panjang untuk memastikan kemerdekaan benar-benar terasa sampai ke pelosok desa.